Banggar DPRD Sulsel Bahas Lanjutan Ekspose Ranperda Perubahan APBD 2026

klikkiri.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat kerja dalam rangka membahas lanjutan ekspose Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa, 15 September 2026.

Rapat kerja tersebut berlangsung mulai pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Komisi E Lantai 2, Makassar. Agenda ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina dan Fauzi Andi Wawo, bersama Koordinator serta para Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel.

Pembahasan perubahan APBD menjadi agenda penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat penyesuaian anggaran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, perkembangan kebutuhan pembangunan, serta prioritas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui rapat kerja tersebut, Banggar DPRD Sulsel melakukan pembahasan lanjutan terhadap materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Proses ini menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memperdalam substansi rancangan perubahan anggaran sekaligus memastikan setiap penyesuaian memiliki dasar dan arah kebijakan yang jelas.

Untuk mendukung pembahasan secara komprehensif, rapat kerja Banggar turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pihak yang diundang dalam pembahasan tersebut meliputi Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Keterlibatan unsur legislatif dan eksekutif tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai arah perubahan anggaran daerah. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan agar proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banggar DPRD Sulsel memiliki posisi strategis dalam mencermati rancangan perubahan APBD, terutama dalam melihat kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan bahwa perubahan alokasi anggaran tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.

Selain aspek perencanaan, proses pembahasan perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah. Setiap penyesuaian anggaran perlu dipertimbangkan secara cermat agar penggunaannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Melalui pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama, DPRD Sulsel dan TAPD diharapkan dapat menghasilkan struktur perubahan anggaran yang lebih efektif, realistis, dan tepat sasaran.

Rapat kerja Banggar ini sekaligus mencerminkan komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjalankan fungsi anggaran secara optimal. Proses pembahasan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepentingan publik.

Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Dengan koordinasi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, TAPD, dan tim ahli, proses pembahasan perubahan APBD diharapkan berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembahasan anggaran yang terarah, pengelolaan keuangan yang transparan, untuk pembangunan Sulawesi Selatan yang semakin tepat sasaran.