DPRD Sulsel Gelar RDP Bahas Permasalahan dan Kesejahteraan Buruh Bagasi di Pelabuhan Makassar

klikkiri.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas berbagai permasalahan serta kondisi kesejahteraan buruh Tenaga Kerja (TK) bagasi yang beraktivitas di kawasan Pelabuhan Makassar, Selasa, 15 September 2026.

Rapat tersebut berlangsung pada pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara DPRD, pemerintah, pengelola pelabuhan, serta perwakilan pekerja untuk membahas persoalan yang dihadapi buruh bagasi dalam menjalankan aktivitasnya.

RDP dipimpin oleh Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel dr. Fadli Ananda, didampingi Wakil Ketua III DPRD Sulsel Sufriadi Arif dan Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel Abdul Rahman.

Pertemuan tersebut digelar sebagai respons terhadap laporan dan aspirasi yang berkaitan dengan kondisi kerja, kesejahteraan, serta kebijakan operasional yang berlaku di kawasan Pelabuhan Makassar. Aspirasi tersebut menjadi perhatian DPRD karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian dan pemenuhan hak para pekerja.

Buruh bagasi merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki peran dalam mendukung aktivitas pelayanan dan mobilitas barang di kawasan pelabuhan. Karena itu, kondisi kerja serta aspek perlindungan dan kesejahteraan mereka menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Melalui RDP, DPRD Sulsel membuka ruang pembahasan secara langsung dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun keterkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan dan operasional Pelabuhan Makassar.

Rapat tersebut dihadiri jajaran Komisi E dan Komisi D DPRD Sulawesi Selatan serta mengundang sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi.

Pihak yang diundang antara lain Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Direktur Eksekutif PT Pelindo Regional 4 Makassar, Kepala Cabang PT PELNI Makassar, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku dan Cabang Makassar, serta perwakilan Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (KSPSI).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi para buruh bagasi, termasuk persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga kebijakan operasional di kawasan pelabuhan.

Bagi DPRD Sulsel, forum RDP menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi pekerja perlu didengar secara terbuka agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas mereka dapat mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan tenaga kerja.

Pembahasan juga diarahkan untuk mencari titik temu antara kebutuhan operasional kawasan pelabuhan dengan kepentingan para pekerja yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.

Sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, lembaga jaminan sosial, dan organisasi pekerja menjadi penting dalam merumuskan langkah penyelesaian yang dapat diterapkan secara konkret.

DPRD Sulsel mendorong agar persoalan yang dihadapi buruh bagasi tidak berhenti pada pembahasan dalam forum, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Pemenuhan hak-hak pekerja juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan berkeadilan. Perlindungan tenaga kerja, kepastian dalam menjalankan aktivitas, serta akses terhadap jaminan sosial merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Melalui forum tersebut, DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog antara pekerja dan pihak-pihak terkait guna menemukan solusi yang konstruktif terhadap persoalan di lapangan.

DPRD juga mendorong lahirnya kebijakan maupun pengaturan operasional yang mampu memberikan kepastian, menjaga ketertiban kawasan pelabuhan, sekaligus tetap memperhatikan keberadaan dan kepentingan buruh bagasi.

Dengan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, persoalan ketenagakerjaan di kawasan Pelabuhan Makassar diharapkan dapat ditangani secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

RDP ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja, mendapatkan ruang dalam proses pembahasan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mendengar aspirasi pekerja, memperkuat perlindungan tenaga kerja, dan mendorong kebijakan yang lebih adil untuk kesejahteraan buruh Sulawesi Selatan.