BPKAD Makassar Dorong Keselarasan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah

klikkiri.co — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan dalam rangka Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat keselarasan penerapan kebijakan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, didampingi Kepala Bidang Anggaran, Muh. Idham Saputra. Hadir sebagai narasumber, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh, bersama jajaran.

Sosialisasi ini difokuskan pada penyamaan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga implementasinya dapat berjalan selaras di setiap tingkatan pemerintahan. Hal ini penting mengingat pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, sekaligus memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Melalui forum tersebut, peserta memperoleh ruang untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan keuangan serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaannya. Sinkronisasi diperlukan agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan regulasi.

Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, melalui kegiatan ini mendorong terbangunnya kesamaan persepsi antarpemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dapat memiliki landasan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan pemerintah pusat maupun provinsi.

Keterpaduan kebijakan tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Sebab, pengelolaan anggaran tidak hanya dituntut memenuhi aspek administrasi dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan anggaran yang terarah dan akuntabel diharapkan mampu memastikan program pemerintah berjalan sesuai prioritas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BPKAD Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota semakin kuat. Keselarasan dalam memahami dan menerapkan regulasi diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan dan kepentingan masyarakat.