Tamsil Linrung Desak Kapolri Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Santriwati di Sukoharjo

klikkiri.co — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan intimidasi terhadap santriwati dalam penggeledahan sebuah lembaga pendidikan Al-Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia meminta setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran ditindak tegas dan proporsional.

Menurut Tamsil, penanganan perkara tersebut penting bukan hanya untuk memastikan pertanggungjawaban aparat, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya kalangan pesantren, terhadap institusi kepolisian. Ia mengingatkan bahwa upaya Kapolri membangun kedekatan dengan umat dan lingkungan pesantren harus tercermin dalam tindakan seluruh jajaran di lapangan.

Ditemui di Yogyakarta, Minggu (1/11/2026), Tamsil menilai dugaan perlakuan intimidatif terhadap santriwati, termasuk dugaan penodongan senjata dalam penggeledahan menjelang subuh, perlu diperiksa secara serius.

“Sangat tidak mencerminkan apa yang menjadi kebijakan Kapolri dan apa yang menjadi tagline Polri, Polisi Bersama Masyarakat,” ujar Tamsil.

Tokoh yang aktif dalam kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat itu mengatakan, selama ini Kapolri telah menunjukkan ikhtiar membangun hubungan yang lebih dekat dengan umat dan pesantren. Kegiatan Subuh Keliling serta silaturahmi dengan kalangan keagamaan, menurutnya, merupakan bagian dari pendekatan yang harus diikuti seluruh jajaran kepolisian.

Tamsil mengaku melihat komitmen tersebut dalam interaksinya dengan jajaran kepolisian, termasuk di Sulawesi Selatan. Karena itu, ia meminta agar pelaksanaan operasi di Sukoharjo dievaluasi untuk memastikan apakah tindakan di lapangan telah sejalan dengan arahan pimpinan dan prinsip perlindungan masyarakat.

“Saya bertemu dengan mereka dan instruksi yang sampai kepada mereka itu betul-betul instruksi yang sejalan dengan Polisi Bersama Masyarakat,” katanya.

Bagi Tamsil, komitmen membangun kepercayaan publik tidak cukup disampaikan melalui slogan dan pendekatan komunikasi. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama ketika muncul dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat.

“Kapolri tidak boleh mendiamkan. Dia harus segera menindak pada level-level yang menjadi pelaku,” tegasnya.

Ia juga meminta Kapolri menyampaikan permintaan maaf apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindakan aparat yang tidak sesuai prosedur dan menimbulkan keresahan. Menurutnya, proses pemeriksaan harus dilakukan secara cepat, cermat, dan transparan.

“Harus cepat, teliti, dan presisi,” ujarnya.

Penggeledahan yang berlangsung Selasa (27/10/2026) tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Grogol, Sukoharjo. Pihak pengelola lembaga pendidikan menyampaikan dugaan adanya pendobrakan pintu, penodongan senjata, serta tindakan intimidatif terhadap santriwati.

Di sisi lain, kepolisian membantah telah bertindak di luar prosedur. Polda Jawa Tengah menyatakan penggeledahan telah mengantongi izin pengadilan dan dilakukan untuk mencari seorang buronan berinisial I. Penggunaan personel bersenjata disebut berdasarkan pertimbangan risiko. Kepolisian juga menyampaikan bahwa operasi melibatkan polisi wanita dan pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, orang yang dicari tidak ditemukan di lokasi.

Menanggapi penjelasan tersebut, Tamsil meminta agar evaluasi tidak berhenti pada aspek kelengkapan administrasi dan perizinan. Menurutnya, pertimbangan situasi di lapangan, termasuk keberadaan anak-anak di lingkungan asrama, juga harus menjadi bagian penting dari pemeriksaan.

Ia mempertanyakan apakah informasi intelijen mengenai kondisi lokasi telah dipertimbangkan secara memadai sebelum operasi dilakukan. Menurutnya, pemetaan situasi dan pengamatan awal semestinya menjadi bagian dari perencanaan agar tindakan aparat tidak menimbulkan dampak yang tidak perlu terhadap masyarakat.

“Kan ada intelijen kepolisian,” katanya, seraya mempertanyakan mengapa pengamatan dan pemantauan lokasi tidak lebih dikedepankan.

Selain mendorong pemeriksaan terhadap aparat, Tamsil meminta agar perlindungan terhadap para santriwati menjadi perhatian segera. Ia mendorong Kementerian Agama, kementerian yang membidangi perlindungan anak, Komnas HAM, serta lembaga pengawas kepolisian untuk turut memastikan pendampingan dan pemulihan bagi anak-anak yang diduga terdampak peristiwa tersebut.

Tamsil juga mengajak kalangan pesantren dan organisasi Islam menyikapi persoalan ini secara dewasa dan proporsional. Ia berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi kepolisian untuk menunjukkan bahwa pendekatan humanis kepada masyarakat bukan sekadar kebijakan di tingkat pimpinan, melainkan benar-benar dijalankan hingga ke tingkat pelaksana.

“Kita beri kesempatan kepada Kapolri yang kita lihat bahwa ini betul-betul berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan dia selama ini,” ujarnya.

Tamsil menegaskan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri membutuhkan keterbukaan, evaluasi, dan keberanian menindak setiap pelanggaran. Baginya, upaya merangkul pesantren dan umat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap anak.