Perkuat Kemandirian Fiskal, Paris Yasir Ajukan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

klikkiri.co – Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD Kabupaten Jeneponto mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembahasan tersebut diawali melalui Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Jeneponto yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Didis Suryadi, dan dihadiri langsung Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, S.E., M.M., bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan.

Agenda paripurna diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD, yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara penyerahan. Tahapan ini menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara pemerintah daerah selaku pihak eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif.

Dalam penjelasannya, Bupati Paris Yasir menyampaikan bahwa perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah dengan perkembangan regulasi serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyesuaian tersebut diharapkan dapat menghadirkan landasan hukum yang lebih relevan dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemungutan pajak serta retribusi daerah.

Selain aspek regulasi, perubahan Perda ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Jeneponto.

Penguatan PAD dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Setelah penyampaian penjelasan pemerintah daerah, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap Ranperda tersebut.

Pandangan umum fraksi kemudian ditanggapi oleh Bupati Jeneponto melalui penyampaian jawaban atas berbagai masukan, pertanyaan, dan saran yang disampaikan masing-masing fraksi.

Tahapan ini menjadi ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk mengkaji substansi Ranperda secara lebih mendalam, menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat, serta memastikan materi regulasi tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Jeneponto dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memperkuat tata kelola pemungutan pajak dan retribusi, tetapi juga memperhatikan kepastian hukum, kemampuan masyarakat, serta iklim usaha dan investasi di daerah. (*)