5 Bulan Tersangka Kekerasan Seksual Anak Belum Ditahan: Desak Polresta Kendari Bertindak

klikkiri.co – YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara mendesak Polresta Kendari segera mengambil langkah tegas terhadap tersangka berinisial AYD dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Polresta Kendari, Selasa (11/11/2026).

Koalisi menilai penanganan perkara tersebut belum memberikan kepastian perlindungan bagi korban. Pasalnya, meskipun AYD telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 1 Juni 2026, hingga lebih dari lima bulan kemudian belum dilakukan penahanan maupun disampaikan penjelasan tertulis mengenai alasan tidak dilakukannya tindakan tersebut.

Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan karena korban masih harus menghadapi dampak psikologis dari peristiwa yang dialaminya. Di sisi lain, keberadaan tersangka yang belum dikenai pembatasan gerak dinilai berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi korban dan keluarganya.

Berdasarkan keterangan korban dan keluarganya, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut berlangsung sejak 2024. Ibu korban kemudian melaporkan perkara itu ke Polresta Kendari pada 30 Mei 2026. Dua hari berselang, tepatnya 1 Juni 2026, penyidik menetapkan AYD sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Koalisi menyebut, pasal yang disangkakan memiliki ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Namun, hingga saat ini keluarga korban mengaku belum memperoleh penjelasan resmi dari kepolisian mengenai pertimbangan hukum yang mendasari belum dilakukannya penahanan terhadap tersangka.

Persoalan tersebut semakin serius setelah hasil asesmen psikologis menunjukkan korban mengalami trauma yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Kekhawatiran keluarga juga meningkat menyusul informasi bahwa tersangka pernah mendatangi rumah pelapor yang sekaligus menjadi tempat tinggal korban.

Pendamping korban dari Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, Mutmainnah, mengatakan situasi tersebut membuat korban dan keluarganya merasa tidak aman, sementara proses pemulihan psikologis membutuhkan lingkungan yang terlindungi.

“Anak ini sudah menanggung trauma yang berat. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepastian bahwa tersangka tidak bisa mendekatinya lagi. Ketika tersangka masih bebas dan bahkan datang ke rumah korban, keluarga hidup dalam ketakutan setiap hari. Negara seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan korban menunggu tanpa kejelasan,” ungkap Mutmainnah.

Koalisi juga menyoroti sejumlah ketentuan hukum yang dinilai dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah perlindungan terhadap korban.

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Koalisi merujuk Pasal 100 ayat (1) yang mengatur ketentuan penahanan terhadap tersangka berdasarkan persyaratan ancaman pidana, serta Pasal 100 ayat (5) mengenai alasan penahanan, termasuk potensi tersangka menghambat proses pemeriksaan atau memengaruhi saksi.

Dalam konteks perkara ini, kedatangan tersangka ke rumah korban dan pelapor dinilai perlu didalami penyidik untuk memastikan apakah terdapat potensi intimidasi atau upaya memengaruhi saksi.

Selain itu, koalisi mengingatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 42 memberikan dasar bagi kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada korban sejak laporan diterima, termasuk melalui langkah pembatasan gerak pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 45 mengatur mekanisme permohonan penetapan pembatasan gerak pelaku kepada hakim dalam kondisi yang ditentukan undang-undang. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan korban, terutama ketika terdapat kekhawatiran akan terjadinya intimidasi atau ancaman.

Koalisi juga menyoroti hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sebagaimana dijamin dalam UU TPKS. Menurut mereka, keterbukaan informasi kepada korban dan keluarga merupakan bagian penting dari pemenuhan hak korban dalam proses peradilan pidana.

Pendamping hukum korban, Ambara Dewita, menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta tindakan di luar kewenangan kepolisian. Mereka hanya mendesak agar setiap keputusan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas dan dikomunikasikan secara transparan kepada korban.

“Kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta kepolisian menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Jika memang ada alasan tidak menahan, jelaskan secara terbuka dan tertulis kepada korban. Lima bulan tanpa penjelasan adalah bentuk ketertutupan yang tidak bisa diterima dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak,” tegas Ambara.

Ia menambahkan, ketidakjelasan penanganan perkara berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Penundaan penahanan tanpa alasan yang jelas dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika korban saja tidak diberi penjelasan, bagaimana publik bisa percaya bahwa kasus seperti ini ditangani dengan serius?” tambahnya.

Atas perkembangan tersebut, YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara menyampaikan empat tuntutan kepada Polresta Kendari.

Pertama, mendesak Kapolresta Kendari melalui Satreskrim untuk segera mengambil langkah hukum terkait penahanan tersangka AYD dengan mempertimbangkan ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Kedua, meminta Polresta Kendari menyampaikan secara tertulis kepada korban dan keluarganya mengenai alasan serta pertimbangan hukum belum dilakukannya penahanan terhadap tersangka selama lebih dari lima bulan.

Ketiga, mendesak kepolisian menjamin keamanan dan keselamatan korban beserta keluarganya, termasuk mengupayakan pembatasan gerak tersangka agar tidak mendekati korban sesuai mekanisme perlindungan dalam UU TPKS.

Keempat, meminta penyidik segera menuntaskan proses penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Koalisi menegaskan, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penegakan hukum. Kepastian proses hukum, transparansi penyidikan, serta jaminan keamanan bagi korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin akses terhadap keadilan. (*)