Komisi A DPRD Sulsel Lanjutkan Pembahasan APBD 2027, Fokus Kawal Transparansi dan Kepentingan Publik

klikkiri.co — Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi A.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari proses pembahasan kebijakan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi APBD. Melalui pembahasan tersebut, DPRD menjalankan fungsi anggaran untuk mencermati arah kebijakan belanja pemerintah daerah serta memastikan perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Dalam proses penganggaran, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, disusun secara terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan agar penggunaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komisi A DPRD Sulsel juga mengawal agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi turut memperhatikan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan fiskal daerah dapat menjawab kebutuhan warga serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Pembahasan Ranperda APBD juga menjadi ruang bagi DPRD untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan program, kebutuhan perangkat daerah, dan arah pembangunan yang ingin dicapai. Dengan demikian, anggaran yang disusun diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang memiliki dampak nyata.

Melalui rapat kerja lanjutan ini, Komisi A DPRD Sulsel terus mengawal proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 agar berjalan secara cermat dan bertanggung jawab. Pengawalan tersebut diarahkan untuk mendorong kebijakan anggaran yang terbuka, tepat sasaran, serta mengutamakan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan.

Komitmen terhadap transparansi dan keberpihakan pada masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan APBD 2027 disusun tidak hanya berdasarkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi publik.