Nama Yusril dalam Diskursus Wapres, LKBHMI: Rekam Jejaknya Layak Diperhitungkan

klikkiri.co – Nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi perhatian dalam diskursus politik dan ketatanegaraan nasional. Pengalaman panjangnya dalam pemerintahan, kapasitas akademik di bidang hukum tata negara, serta keterlibatannya dalam berbagai fase perjalanan politik Indonesia dinilai menjadi modal penting untuk dicermati dalam pembahasan mengenai kepemimpinan nasional, termasuk wacana posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sorotan tersebut disampaikan Direktur Pengembangan dan Perencanaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBH HMI) Cabang Makassar, Jumran, S.H., M.H. Ia menilai, rekam jejak Yusril sejak era pemerintahan Soeharto hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan pengalaman panjang dalam dinamika kekuasaan, hukum, dan ketatanegaraan.

Menurut Jumran, diskursus mengenai figur yang berpotensi menduduki posisi strategis dalam pemerintahan tidak semestinya hanya dibangun berdasarkan popularitas politik. Kapasitas intelektual, pengalaman pemerintahan, pemahaman konstitusi, serta kemampuan membaca kompleksitas persoalan negara juga harus menjadi bagian dari pertimbangan publik.

“Ketika negara dihadapkan pada berbagai persoalan konstitusional, tata kelola pemerintahan, serta relasi kewenangan antarlembaga negara, pengalaman dan pemikiran hukum Prof. Yusril merupakan aspek yang patut diperhitungkan. Karena itu, ketika namanya muncul dalam diskursus Wakil Presiden, publik perlu melihatnya secara lebih komprehensif, bukan sekadar dalam perspektif politik praktis,” ujar Jumran.

Ia menambahkan, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pendamping Presiden, melainkan bagian penting dari desain ketatanegaraan yang memiliki dimensi strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam konteks tersebut, Jumran memandang diskursus mengenai figur Wakil Presiden perlu dibuka secara rasional dan konstitusional, dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, serta kontribusi nyata setiap figur terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh, Jumran menegaskan bahwa LKBH HMI Cabang Makassar memiliki tanggung jawab intelektual untuk tidak hanya berkutat pada persoalan konsultasi dan bantuan hukum, tetapi juga mengambil bagian dalam mengawal supremasi hukum, mengkritisi kebijakan publik, serta merespons dinamika ketatanegaraan nasional.

Ia juga menyoroti latar belakang Yusril sebagai bagian dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menurutnya, perjalanan tokoh-tokoh berlatar belakang HMI dalam ruang pengabdian nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga tradisi intelektual dan kaderisasi organisasi.

“Perjalanan Prof. Yusril menjadi salah satu gambaran kontribusi kader Hijau Hitam dalam dinamika kehidupan bangsa. HMI harus terus melahirkan kader yang tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, keberanian berpikir kritis, dan komitmen pengabdian untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.

Jumran berharap diskursus mengenai kepemimpinan nasional tetap berkembang dalam ruang publik yang sehat, mengedepankan argumentasi konstitusional, serta tidak terjebak pada kepentingan politik jangka pendek. (*)