Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

Polda Sulbar dan BK Diminta Telusuri Dugaan Anggota DPRD Main Judol saat Paripurna

×

Polda Sulbar dan BK Diminta Telusuri Dugaan Anggota DPRD Main Judol saat Paripurna

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi seseorang sedang bermain judi online.

klikkiri.co – Gerakan Mahasiswa Menggugat Sulawesi Barat (GERAM Sulbar) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat menelusuri dugaan aktivitas permainan judi slot yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat saat berlangsungnya rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

Dugaan tersebut mencuat setelah seorang anggota dewan menjadi sorotan karena diduga mengakses permainan melalui telepon genggam di tengah berlangsungnya rapat resmi lembaga legislatif.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Ketua GERAM Sulbar, Ongki Prayudi, menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, apabila benar terdapat aktivitas yang mengarah pada perjudian saat rapat paripurna berlangsung, hal itu berpotensi menjadi persoalan etik sekaligus mencederai kehormatan lembaga perwakilan rakyat.

“Rapat paripurna bukan tempat untuk bermain judi. Gedung DPRD bukan arena perjudian. Mandat rakyat bukan tiket untuk mempertontonkan perilaku yang mencederai kehormatan jabatan. Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Ongki, Jumat (20/11/2026).

Ia menekankan, dugaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar. Karena itu, GERAM Sulbar meminta aparat penegak hukum dan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Barat mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.

Ongki secara khusus mendesak Polda Sulbar melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika ditemukan indikasi tindak pidana perjudian, ia meminta kepolisian memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Polda Sulbar jangan menutup mata. Kami mendesak aparat kepolisian untuk menelusuri dugaan ini secara serius, profesional, dan transparan. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Selain meminta penelusuran oleh kepolisian, GERAM Sulbar juga mendesak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap anggota dewan yang menjadi sorotan tersebut.

Menurut Ongki, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran tata tertib maupun kode etik selama rapat paripurna berlangsung.

Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik harus ditangani secara terbuka dan proporsional. Namun, proses pemeriksaan juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga terdapat hasil pemeriksaan atau bukti yang dapat memastikan kebenaran dugaan tersebut.

“Jangan biarkan persoalan ini mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD. Kami ingin semuanya terang-benderang. Jika terbukti melanggar etik, harus ada sanksi sesuai aturan. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan. Namun, semua harus didasarkan pada bukti dan pemeriksaan yang objektif,” tambahnya.

GERAM Sulbar menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta lembaga perwakilan rakyat di Sulawesi Barat.

Bagi GERAM Sulbar, kehormatan lembaga legislatif harus dijaga melalui integritas dan tanggung jawab setiap anggotanya. Karena itu, klarifikasi dan pemeriksaan yang transparan dinilai penting agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan serta tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi kepada pihak terkait maupun yang bersangkutan. Namun redaksi senantiasa terbuka untuk klarifikasi.

Example 325x300
Example 325x300