Hadiri Rakorsus 2023, Kadis Pertanahan Bicara soal Aset Tanah Pemkot Makassar Rawan Diserobot

Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) dengan tema “Resiliensi dengan Metaverse”, dihadiri Kadis Pertanahan Makassar Dra. Hj. Sri Susilawati, M.Si., NIP., didampingi Sekdis Pertanahan Makassar Asvira Anwar Kuba, S.P., M.Si, dan para Kabid, Kasi serta Jajaran lingkup Dinas Pertanahan.

Diketahui, Rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Makassar ini digelar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar jalan Andi Djemma yang dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar Ir. H. Moh Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar Hj. Fatmawati Rusdi, SE, Selasa (14/03/2023).

Dalam Rakorsus, Hj. Sri Susilawati Kadis Pertanahan Makassar memaparkan, progres realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 16,2 miliar sedangkan di tahun 2023 ada penurunan sebesar 4 miliar. Karena saat ini sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanahan membantu Wali Kota melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang mana didalamnya ada 4 item yang harus dilaksanakan seperti, Pengadaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Tanah.

Di tahun 2023 ini khususnya mengenai pengadaan tanah diserahkan kepada semua SKPD. SKPD yang membutuhkan tanah untuk membangun agar merencanakan sendiri penganggarannya, dan kami akan membantu dari sisi perencanaan untuk penetapan lokasi dengan berkoordinasi BPN dan hal-hal yang terkait dengan administrasi pertanahan, ucapnya.

Lanjut Hj Sri Susilawati Kadis Pertanahan menjelaskan, dalam pelaksanaan tugas di lapangan ada masalah pokok yang menjadi hal yang selalu dilihat yaitu penyerobotan aset tanah Pemerintah Kota Makassar. Karena Kebanyakan tanah pemerintah belum bersertifikat dan belum diamankan secara fisik.

Olehnya itu, langkah-langkah yang kami lakukan agar tidak terjadi penyerobotan yaitu dengan inovasi membangun “Pusaka” Makassar dan Tim Terpadu Satgas Pengamanan dengan melibatkan SKPD terkait.

Membangun BIG data yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Tanah atau “Simata”, dan inovasi solusi melalui Pusaka Makassar yaitu pengembalian fungsi lahan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) pemerintah kota Makassar, jelasnya.

Hj. Sri Susilawati Kadis Pertanahan menuturkan, diketahui, ada sekitar 4642 total aset tanah pemerintah kota Makassar, dari aset tanah non tersebut ada 1374, 30% jalan 3268 aset tanah jalan ini yang sudah disertifikasi itu baru 1%, sehingga belum disertifikasi 99% aset tanah jalan dari 3363, kemudian yang non jalan sudah disertifikasi sekitar 26% yaitu 357, yang belum bersertifikat masih ada sekitar 1017.

Resiliensi dengan Metaverse saat ini di Dinas Pertanahan untuk tahun 2023 penganggarannya sekitar 86 pensertifikatan.

“Namun demikian penganggaran 86 di tahun 2023 ini, sudah diusulkan 1561 bidang tanah untuk di sertifikat kan. Hal ini dilakukan karena untuk mengamankan aset dan memperkuat agar aset-aset tanah di kota Makassar tidak diserobot oleh mafia tanah dan oknum-oknum tertentu,” tutupnya.