Rendahnya Serapan Anggaran Jadi Masalah Tahunan Pemkot Makassar 

klikkiri.co – Serapan Anggaran Pemkot Makassar Sangat Rendah, Baru Terealisasi Rp1,3 T dari Pagu Rp5,6 T

Pada realisasi keuangan di semester I tahun ini masih sekitar 24,57 persen atau sekitar Rp1,3 triliun dari total pagu Rp5,6 triliun.

Data tersebut tercatat berdasarkan rekapitulasi realisasi belanja daerah Kota Makassar triwulan II.

Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Dirga Saputra mengatakan, saat ini ada 93 paket tender dan 455 paket non-tender di dalam LPSE sementara dalam proses, namun banyak yang batal.

Dari jumlah keseluruhan 21,953 paket tender dan non-tender, dan ada 16,374 paket swakelola.

“Bisa kita lihat di laman LPSE dan di SIPABAJI. Proses tender di ULP (Unit Lelang Pengadaan) sangat miris di mana kita sudah di akhir triwulan II,” kata Dirga yang juga Pembina Lembaga Antikoripsi Nasional (LAKIN). Selasa, 18 Juli 2023.

Ia berpendapat bahwa SKPD/OPD terlalu banyak sosialisasi, rapat, studi banding, Bimtek dan perjalanan dinas, namu action-nya kurang.

“Di aplikasi SIPABAJI ini juga jadi soal, menurut saya ini sangat merepotkan SKPD/OPD terkait proses administrasinya dan banyaknya paket tertahan dalam aplikasi ini, tentu ini menjadi salah satu hambatan percepatan proses di LPSE,” ujar Dirga.

Dia jelaskan bahwa RUP Pemkot Makassar tahun 2023 di aplikasi SIRUP SPSE totalnya Rp4.478.260.000.000,- dan alokasi anggaran melalui penyedia Rp3.526.086.000.000,- dan swakelola Rp952.173.000.000.

“Sebaiknya Wali Kota Makassar melakukan evaluasi SKPD/OPD jangan dilakukan pembiaran berulang tiap tahunnya. APBD itu ibarat kata air dalam tangki, jika tidak ada sirkulasi maka akan busuk airnya,” beber Dirga.

Melihat kondisi serapan anggaran masih sekitar 1,3 triliun dari total pagu 5,6 triliun, sehingga persentasenya masih sekitar 24,57 persen.

Mengingat saat ini sudah bulan Juli tentu tersisa waktu sangat sedikit untuk pekerjaan fisik. 

“Semua program kerja ini kan sudah ada perencanaannya ya tinggal dijalankan saja kenapa harus ditahan, ini jadi sangat lucu jika tertahan terlalu lama prosesnya perlu dipertanyakan juga,” tambah Dirga.

Ia menyayangkan dengan rendahnya serapan anggaran ini, sebab masyarakat juga dirugikan dengan tertahannya anggaran di pemerintah yang tidak tersalurkan.

“Akibatnya geliat ekonomi juga bisa terganggu dengan tertahannya anggaran jadi efeknya banyak tentu ini wajib kita kawal bersama,” tutupnya. 

Senada dengan yang disampaikan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan menilai bahwa idealnya serapan anggaran saat ini adalah di angka 40 persen.

Pos anggaran tertinggi adalah Dinas Pendidikan dengan pagu Rp1,09 triliun dan Dinas Pekerjaan Umum sekitar Rp999 miliar.

Hingga saat ini realisasi keuangan Dinas baru 35,89 persen atau Rp393 miliar dan sisa anggaran Rp702 miliar.

“Masih rendah sekali karena sudah enam bulan berjalan, idealnya itu sekitar 40 persen,” kata Dakhlan disampaikan lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan APBD Kota Makassar di Ruang Sipakatau Lt.2 Balaikota, Selasa (18/07/2023). (*)