Keputusan Danny Pomanto Ganti RT/RW Dinilai Tidak Masalah

klikkiri.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Supratman menyoroti kabar sejumlah ketua RT/RW dipecat jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia khawatir pemecatan oleh Wali Kota Danny Pomanto itu memuat kepentingan politik.

Supratman menerima informasi sejumlah Ketua RT/RW di beberapa kecamatan diberhentikan dan diganti mendadak. Salah satunya di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, ada 13 ketua RT/RW dipecat.

“Kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak, terutama para RT dan RW yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka dipecat tanpa alasan yang jelas. Ini harus segera diselidiki agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, apalagi menjelang Pilkada,” ujar Supratman.

Supratman menilai pemecatan serta penggantian ketua RT/RW secara mendadak tanpa dasar yang jelas. Hal itu bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini ditanggapi oleh Tokoh Pemuda, Dirga Saputra bahwa pergantian Ketia RT/RW di Kota Makassar telah dilakukan oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Menurutnya itu tidak masalah, momennya hal bertepatan pilkada saja.

“Kami anggap itu hal biasa terjadi dalam pergantian RT/RW yang tentu ada dasar dari pergantian itu, tentu ada beberapa faktor penilaian dilakukan oleh pemerintah, salah satunya tentu kinerja RT/RW itu sendiri,” ujar Dirga.

Ia menilai bahwa tidak ada unsur politisasi RT/RW dalam pergantian, kebetulan saja momennya pilkada, jadi tidak ada yang perlu diributkan dan diklarifikasi pergantian itu.

“Mereka tentu ada insentif gaji dari APBD nah wajar jika wali kota mengevaluasi kinerja selama menjadi Pj RT/RW. Yang kami pertanyakan, silahkan didefinitifkan RT/RW di Kota Makassar agar tidak lagi alasan pergantian oleh kepala daerah,” kata Dirga.

“Ya tentu kami juga pertanyakan di DPRD Kota Makassar terkait soal pemilihan RT/RW kan butuh anggaran untuk melaksanakan pemilihan RT/RW silahkan dianggarkan, itu kewenangan DPRD Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar untuk pembahasan anggaran, jangan diam juga DPRD Kota Makassar,” sambungnya. (*)