![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cenrana Ajatappareng di Kabupaten Barru, Jumat, 26 September 2025.
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sulsel selaku Koordinator Komisi B, Yasir Machmud, SE., M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi B, Andi Izman Maulana Padjalangi, serta Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD membahas berbagai isu strategis, mulai dari kondisi operasional UPTD, program perhutanan sosial, hingga potensi pengembangan wisata dan pertanian di kawasan hutan Kabupaten Barru.
Kepala UPTD KPH Cenrana Ajatappareng menjelaskan bahwa saat ini terdapat 53 orang SDM yang bertugas, dengan 4 orang di antaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Namun, ia mengungkapkan bahwa kantor UPTD belum pernah mendapatkan rehabilitasi, sementara anggaran operasional masih sangat terbatas dan beberapa fasilitas mengalami kerusakan ringan.
“Perhutanan sosial di wilayah kami mencakup 56 kelompok dengan luas sekitar 5.194 hektare. Hingga kini, kami bahkan belum menerima anggaran untuk kebutuhan dasar seperti listrik. Kami sangat berharap ada masukan serta dukungan untuk pengembangan perhutanan sosial agar pengawasan dan pemberdayaan masyarakat bisa lebih optimal,” ujarnya.
Berbagai aspirasi juga disampaikan oleh kelompok tani dan pemerintah desa. Mulai dari persoalan kualitas bibit yang tidak konsisten, minimnya fasilitas pendukung, hingga kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan destinasi wisata di kawasan Lappalaona dan Harapan. Selain itu, para petani kopi berharap ada pendampingan teknis dan alat produksi guna meningkatkan nilai tambah kopi lokal Barru.
Seorang akademisi menambahkan bahwa hasil uji mutu menunjukkan kopi Barru memiliki kualitas yang menjanjikan dan telah dipromosikan dalam Festival Kopi di Bali. Namun, menurutnya, peningkatan kapasitas petani serta proses pasca-panen masih menjadi tantangan utama.
Menanggapi hal itu, Yasir Machmud menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian serius Komisi B.
“Fasilitas adalah hal mendasar dalam pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Terkait persoalan pemukiman di kawasan hutan, kami akan tindak lanjuti bersama Kementerian Kehutanan. Untuk pengembangan kopi dan distribusi bibit, kami dorong agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat,” tegas Yasir.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang, menambahkan bahwa usulan dari UPTD KPH akan dijadikan bahan kajian dan diupayakan masuk dalam prioritas anggaran tahun 2026.
“Hutan-hutan di Barru akan menjadi perhatian utama kami di Komisi B. Potensi sektor kopi, pariwisata, dan kelompok tani harus dikelola secara serius agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPRD Sulsel, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi berbasis kehutanan dan pertanian di Kabupaten Barru. [*]
