Legislator NasDem Mahmud Serap Aspirasi Warga Berua Terkait Layanan Publik

klikkiri.co – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud La Kaiya (Malaka), melanjutkan agenda pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyapa langsung warga Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan layanan dasar yang memerlukan perhatian pemerintah provinsi.

Pertemuan berlangsung dengan dihadiri jajaran Pemerintah Kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Mahmud menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar B untuk memastikan program-program pemerintah provinsi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saya hadir untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan warga. Pengawasan APBD ini penting agar setiap program yang direncanakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Mahmud.

Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan terdapat tiga level kewenangan—kota, provinsi, dan pusat—yang harus dipahami masyarakat agar penyampaian aspirasi lebih tepat sasaran. Sebagai anggota Komisi E DPRD Sulsel, Mahmud membidangi sektor-sektor layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kepemudaan, sosial, dan kebencanaan.

“Komisi E membawahi banyak sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Karena itu masukan dari masyarakat sangat berarti dalam memperkuat pengawasan dan perbaikan layanan,” tambahnya.

Dalam dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari mekanisme perpindahan BPJS ke KIS, penyelesaian tunggakan BPJS, penyegelan SD Pajjaijang, penataan layanan pengangkutan sampah gratis, hingga keluhan mengenai beasiswa bagi warga kurang mampu yang dinilai belum merata. Warga juga mengusulkan penyediaan tempat sampah organik dan non-organik untuk mendukung kebersihan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Mahmud memastikan bahwa seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan APBD maupun koordinasi dengan instansi terkait.

“Setiap keluhan warga pasti kami bawa ke tingkat pembahasan. Pengawasan bukan hanya soal anggaran, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang terbaik,” tegasnya.

Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Mahmud untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat serta memastikan APBD Sulsel 2025–2026 benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi warga.