Ketika Ide Heince Bekerja: “Rumah Besar Bersama” Jadi Nafas Baru Lapas Takalar

klikkiri.co – Di banyak tempat, lapas masih diperlakukan seperti ruang tunggu panjang bernama hukuman: orang masuk, waktu berjalan, lalu selesai. Padahal lapas sesungguhnya adalah mesin sosial negara, tempat watak manusia diuji, tata tertib ditantang, dan masa depan dipertaruhkan. Di sanalah negara seharusnya bekerja paling serius: bukan sekadar menahan tubuh, tetapi membentuk ulang cara hidup.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Reformasi Birokrasi DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Syamsul Bahri Majjaga, S.H., M.H., menilai bahwa lapas tidak boleh dipahami sebagai institusi administratif belaka. Ia menegaskan, lapas membutuhkan kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang mampu melihat pembinaan sebagai proses jangka panjang, bukan rutinitas harian yang berulang tanpa arah.

“Lapas adalah institusi yang membutuhkan kepemimpinan yang visioner. Karena yang dijaga bukan hanya keamanan, tetapi juga masa depan manusia,” kata Syamsul dalam keterangannya.

Syamsul menyebut, definisi lapas harus diperbarui secara nyata, bukan sekadar diperhalus dalam bahasa kebijakan. Perubahan definisi itu, menurutnya, mesti tampak dalam praktik: bagaimana petugas bekerja, bagaimana aturan ditegakkan, bagaimana konflik dikelola, dan bagaimana warga binaan dibimbing untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.

“Definisi lapas harus bergerak dari sekadar ‘menahan’ menjadi ‘membina’. Disiplin harus menjadi disiplin yang mendidik,” ujarnya.

Dalam pandangan Syamsul, pembinaan hanya mungkin tumbuh jika lapas memiliki fondasi yang tidak bisa ditawar: ketertiban. Namun ketertiban bukan perkara “sunyi” atau “sepi”, melainkan perkara sistem yang hidup, aturan yang konsisten, ritme yang terjaga, dan interaksi yang tidak liar. Di titik inilah, peran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) menjadi lebih dari sekadar unit penjagaan.

“KPLP bukan hanya soal pengawasan perimeter dan rutinitas penjagaan. KPLP adalah soal metode, definisi, dan tanggung jawab. Mereka menjaga ritme lapas tetap tertib, memastikan aturan berjalan konsisten, serta menciptakan iklim yang memungkinkan pembinaan berjalan,” kata Syamsul.

Syamsul menekankan, KPLP sejatinya adalah penjaga iklim pemasyarakatan. Mereka berada di garis depan untuk memastikan lapas tidak berubah menjadi ruang yang mudah diprovokasi, mudah retak, dan mudah kehilangan arah. Tanpa ketertiban yang stabil, pembinaan akan jatuh menjadi jargon: disebut dalam laporan, tetapi tidak berdenyut dalam kenyataan.

Pada konteks itu, Syamsul memberikan apresiasi kepada Bapak Heince, Kepala KPLP Lapas Takalar, yang dinilainya berhasil mempraktikkan ketegasan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Syamsul menyebut, Heince tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi meramu ketertiban sebagai bahasa bersama yang dipahami semua pihak.

Syamsul menilai, salah satu pendekatan yang menonjol dari Heince adalah doktrin “Rumah Besar Bersama”, sebuah cara pandang yang membuat lapas tidak diperlakukan sebagai tempat buangan, melainkan sebagai ruang pembinaan kolektif.

“Bapak Heince menanamkan doktrin ‘Rumah Besar Bersama’ sebagai tata nilai, tata laku, dan tata faham. Ini bukan sekadar slogan, tetapi pedoman kerja yang menegaskan lapas sebagai rumah besar yang dijaga bersama, ditertibkan bersama, dan diarahkan untuk membangun ulang manusia,” ujar Syamsul.

Konsep itu, menurut Syamsul, mengandung pesan yang tegas: ketertiban bukan milik petugas semata, melainkan tanggung jawab seluruh ekosistem lapas. Warga binaan didorong memahami aturan bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai jalur pembiasaan, latihan panjang untuk kembali hidup tertib ketika kelak kembali ke ruang publik.

Namun Syamsul mengingatkan, kerja pembinaan tidak boleh disandarkan pada ketokohan satu-dua orang. Lapas tidak boleh hidup dari heroisme individual. Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat lapas-lapas di daerah melalui dukungan yang konkret dan terukur.

“Kementerian harus memastikan penguatan lapas berjalan nyata. Mulai dari penguatan SDM petugas, fasilitas pengamanan, sarana pembinaan, hingga standar kerja yang seimbang antara ketegasan dan kemanusiaan,” tegas Syamsul.

Syamsul juga menyinggung kebiasaan lama yang masih sering terjadi: pemerintah daerah cenderung menganggap lapas bukan urusan mereka. Ada jarak psikologis sekaligus jarak kebijakan. Lapas dianggap “milik pusat”, sehingga daerah merasa cukup menjadi penonton.

Padahal, kata Syamsul, dampak lapas selalu kembali ke daerah. Warga binaan yang selesai menjalani masa pidana tidak pulang ke kementerian, melainkan pulang ke kampung, ke keluarga, ke lingkungan sosial yang sama, tempat pemerintah daerah bekerja dan bertanggung jawab.

“Pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus menganggap lapas bukan urusan mereka. Karena dampaknya kembali ke daerah, kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Syamsul memetakan beberapa sebab mengapa lapas sering tidak masuk prioritas daerah. Pertama, isu lapas tidak dianggap menguntungkan secara politik karena tidak mudah dijadikan panggung popularitas. Kedua, stigma sosial membuat lapas dipandang sebagai ruang yang harus dijauhkan, bukan ruang yang perlu diperkuat. Ketiga, dalih kewenangan membuat kolaborasi tidak berjalan, padahal program pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga dukungan reintegrasi sosial sangat mungkin didorong melalui kerja sama lintas sektor.

Bagi Syamsul, jika negara ingin serius bicara reformasi birokrasi, maka lapas harus masuk dalam daftar institusi yang diperkuat, bukan hanya diawasi. Lapas adalah ruang yang menentukan apakah seseorang pulang sebagai manusia yang lebih siap, atau pulang sebagai masalah sosial yang ditunda.

“Lapas bukan tempat membuang manusia. Lapas adalah tempat membangun ulang manusia,” pungkas Syamsul.