Irwan Suaib Sebut OPD Pemkab Sinjai Masih Kerja Sendiri-sendiri dalam Penanganan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menghadirkan inovasi menuju satu data kemiskinan. Setelah di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah, Tudang Sipulung untuk mensosialisasikan inovasinya kembali digelar di Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo.

Inovasi tersebut dikenal dengan sebutan Sibantuki (Sinjai Bersatu dan Terintegrasi Tanggulangi Kemiskinan). Merupakan proyek perubahan Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.

Irwan Suaib menjelaskan, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas untuk mengentaskan kemiskinan. Diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan beberapa OPD lainnya.

Hanya saja, program yang dilakukan untuk menekan kemiskinan masih jalan sendiri-sendiri. Belum dilakukan secara bersama-sama. Termasuk data kemiskinan yang dimiliki mengalami perbedaan antara satu OPD dengan OPD lainnya.

Meski demikian, angka kemiskinan mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 berada pada angka 9,28 persen. Lalu turun pada tahun 2019 pada posisi 9,14 persen. Kemudian, tahun 2020 kembali turun pada angka 9,00 persen. Sementara tahun 2021 berada di posisi 8,84 persen.

“Kita masih bekerja masing-masing tapi angka kemiskinan mampu kita tekan, bagaimana kalau bekerja kolaboratif, satu data, kita optimis bisa tekan secara drastis, seperti itu arahan Bapak Bupati,” ungkap Irwan, Sabtu, (10/9/2022).

Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilakukan untuk menyukseskan komitmen menuju satu data kemiskinan ini. Diawali dengan kegiatan Tudang Sipulung dengan mengundang aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan stakeholder lainnya.

Di forum itu, dia menyampaikan bahwa satu data kemiskinan ini akan berbasis aplikasi. Di dalamnya akan menampilkan data masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Termasuk 12 indikator kemiskinan dan OPD apa saja yang memiliki bertanggung jawab terhadap indikator tersebut.

Usai acara, pegawai Bappeda bersama aparat Pemerintah Desa melakukan verifikasi data kemiskinan Mereka turun langsung menemui masyarakat miskin, lalu menginput titik koordinat dan foto rumah ke dalam aplikasi. Sehingga, data KPM dalam satu desa bisa diketahui melalui aplikasi. Kemudian, mereka ditetapkan sebagai warga miskin berdasarkan indikator apa.

Dengan adanya satu data, dapat menjadi acuan Pemerintah Pusat, Pemprov Sulsel, Pemerintah Daerah, Perbankan, hingga BAZNAS untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Terlebih lagi, pengusulan warga miskin ke dalam DTKS kini berada di tangan Pemerintah Desa setelah dilakukan musyawarah Desa.

“Bukan lagi Dinas Sosial yang usulkan DTKS tapi Pemdes melalui musyawarah, sehingga Pemdes yang lebih tahu siapa yang layak dan tidak layak ditetapkan sebagai warga miskin, siapa yang berhak mendapat bantuan atau tidak,” tambah Irwan.