Komisi D DPRD Makassar Minta RS Sandi Karsa Evaluasi Pelayanan IGD

klikkiri.co — Komisi D DPRD Kota Makassar meminta manajemen Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, menyusul meninggalnya seorang anak saat menjalani penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kekurangan dalam proses pelayanan sekaligus memastikan standar penanganan pasien diterapkan secara konsisten.

Persoalan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan manajemen RS Sandi Karsa, Kamis (5/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang klarifikasi sekaligus pembahasan mengenai proses pelayanan medis yang diberikan kepada pasien sebelum meninggal dunia.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa setiap rumah sakit wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, terutama dalam memberikan penanganan kepada pasien yang membutuhkan tindakan medis. Menurutnya, kepatuhan terhadap standar pelayanan harus menjadi perhatian utama seluruh fasilitas kesehatan.

Berdasarkan penjelasan manajemen rumah sakit dalam RDP, seluruh prosedur pelayanan disebut telah dijalankan. Namun, Komisi D menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi dan disempurnakan agar kualitas pelayanan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap rumah sakit harus memastikan standar prosedur pelayanan berjalan secara konsisten. Jika masih ada kekurangan, tentu harus segera diperbaiki agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Ari.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar tidak berhenti pada penerimaan penjelasan dari pihak rumah sakit, tetapi terus menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar serta kekurangan yang ditemukan mendapat tindak lanjut.

Sementara itu, Direktur RS Sandi Karsa, dr. Faisal Sommeng, menjelaskan bahwa pasien sebelumnya merupakan rujukan dari salah satu puskesmas. Setibanya di rumah sakit, pasien disebut telah menjalani serangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari penilaian kondisi awal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak rumah sakit menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kondisi kritis. Atas pertimbangan itu, pasien diputuskan tetap mendapatkan pemantauan oleh tenaga medis. Namun, kondisi pasien kemudian mengalami perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Faisal menyampaikan bahwa pihak rumah sakit menduga terdapat kemungkinan faktor alergi atau kondisi medis tertentu yang belum terdeteksi pada pemeriksaan awal. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut dan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan penjelasan awal dalam rapat.

Dalam kesempatan itu, Faisal juga mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan dalam sepuluh tahapan pelayanan yang menjadi bahan evaluasi internal rumah sakit.

“Kami mengakui ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” jelasnya.

Terkait komunikasi dengan keluarga pasien, Faisal menyebut pihak rumah sakit telah menjalin komunikasi dan memberikan penjelasan mengenai penanganan medis yang dilakukan selama pasien berada di rumah sakit.

Bagi Komisi D, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen rumah sakit maupun pihak terkait. Peninjauan terhadap proses pelayanan diperlukan agar setiap tahapan penanganan pasien dapat berjalan sesuai standar, mulai dari pemeriksaan awal, pemantauan kondisi, hingga pengambilan keputusan medis.

Dinas Kesehatan Kota Makassar juga diharapkan memastikan proses evaluasi berjalan dan rekomendasi perbaikan benar-benar dilaksanakan. Pengawasan tidak hanya diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar potensi kekurangan serupa dapat diidentifikasi lebih dini.

Manajemen RS Sandi Karsa menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem pelayanan, penguatan penerapan SOP, serta peningkatan kualitas penanganan pasien demi menjaga keselamatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kota Makassar.