Demokrasi di Tangan Algoritma: Sarasehan MPR, Pemakzulan Wapres, dan Pertarungan Opini Publik

Oleh: Dr. Irfan B. S.Sos., M.A.P

Demokrasi kita sedang menghadapi persoalan yang agak ganjil. Konstitusi dibicarakan di ruang pertemuan, kekuasaan diperdebatkan di parlemen, sementara nasib sebuah isu politik sering kali ditentukan oleh seberapa banyak orang menekan tombol suka, membagikan video, atau menuliskan kemarahan di kolom komentar. Di tengah situasi itu, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu isu yang memperlihatkan betapa rumit hubungan antara konstitusi, opini publik, dan algoritma media sosial.

Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Makassar, 6 November 2026, semestinya menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan konstitusional dengan kegelisahan masyarakat. Mengusung tema pengenalan peran, fungsi, dan kewenangan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat, kegiatan tersebut berlangsung ketika perdebatan mengenai pemakzulan wakil presiden kembali memperoleh perhatian publik. Sekitar 150 peserta hadir dalam forum itu. Namun, pertanyaan yang lebih besar justru berada di luar ruangan: apakah masyarakat memahami konstitusi yang sedang diperdebatkan, atau hanya mengikuti arus informasi yang paling ramai di layar telepon genggam?

Kita sedang menyaksikan politik yang tidak lagi hanya berlangsung di gedung parlemen. Ia berpindah ke linimasa, menjadi potongan video berdurasi satu menit, dipadatkan menjadi judul provokatif, lalu dipertukarkan melalui jaringan pertemanan digital. Dalam ruang seperti ini, argumentasi hukum sering kalah cepat dari kesimpulan yang emosional.

Padahal, pemakzulan bukan perkara mengganti pejabat karena tidak disukai. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B mengatur prosedurnya: dimulai dari pendapat DPR, diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan oleh MPR. Ada mekanisme, ada pembuktian, dan ada batas kewenangan. Konstitusi tidak mengenal mekanisme pemakzulan berdasarkan jumlah tagar.

Persoalannya, ruang publik sering kali tidak bekerja dengan logika yang sama seperti konstitusi. Di media sosial, sebuah tuntutan dapat memperoleh legitimasi semu karena terus-menerus muncul di hadapan pengguna. Sesuatu yang berulang kali dilihat perlahan dianggap sebagai sesuatu yang disepakati banyak orang. Padahal, frekuensi kemunculan bukan ukuran kebenaran, apalagi representasi kehendak rakyat.

Suara rakyat atau gema linimasa?

Data survei Poltracking Indonesia pada 3–10 Oktober 2025 memberikan gambaran menarik. Dari 1.220 responden, sebanyak 50,5 persen mengaku tidak mengetahui wacana pemakzulan Gibran, sedangkan 38 persen menyatakan mengetahuinya. Dalam hal sikap, 46 persen menyatakan tidak setuju, 18,3 persen setuju, sementara 35,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Angka tersebut menyampaikan pesan yang lebih penting daripada sekadar siapa menang dan siapa kalah dalam perdebatan. Pengetahuan publik tentang isu pemakzulan belum merata. Bahkan, kelompok yang belum menentukan sikap cukup besar. Artinya, perdebatan yang tampak gaduh di ruang digital belum tentu menggambarkan keseluruhan pendapat masyarakat Indonesia.

Tentu, survei itu merupakan potret Oktober 2025, bukan gambaran sikap publik pada November 2026. Perkembangan politik dan hukum setelahnya menuntut pengukuran baru. Namun, data tersebut berguna sebagai pengingat bahwa demokrasi tidak boleh membaca suara rakyat hanya dari keramaian media sosial.

Kita perlu berhati-hati terhadap ilusi mayoritas digital. Sepuluh ribu komentar pada sebuah unggahan bukan berarti sepuluh ribu warga memiliki pandangan yang sama. Satu orang dapat mengunggah berkali-kali, satu jaringan akun dapat memperkuat narasi serupa, dan sebuah konten dapat menjangkau pengguna yang sama secara berulang. Popularitas digital tidak otomatis menjadi representasi politik.

Di sinilah algoritma memainkan peran yang tidak sederhana.

Platform digital seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X menggunakan sistem rekomendasi yang mempelajari perilaku pengguna. Riwayat tontonan, interaksi, pencarian, dan ketertarikan menjadi sinyal untuk menentukan konten berikutnya. Pengguna yang berulang kali menyaksikan kritik terhadap pemerintah berpotensi menerima lebih banyak konten dengan kecenderungan serupa. Sebaliknya, pengguna yang mengonsumsi pembelaan pemerintah dapat terus berada dalam lingkungan informasi yang berbeda.

Kita tidak sedang mengatakan bahwa algoritma secara otomatis menentukan pilihan politik seseorang. Namun, ia dapat mempersempit atau memperluas cakrawala informasi yang diterima. Persoalannya bukan hanya apa yang dipikirkan masyarakat, melainkan juga informasi apa yang membuat mereka sampai pada pemikiran tersebut.

Kemarahan yang lebih laku daripada argumentasi

Analisis Drone Emprit yang dipublikasikan Ismail Fahmi pada 19 Oktober 2026 terhadap percakapan digital periode 6–13 Oktober 2026 memberikan gambaran lain. Analisis lintas platform tersebut mencatat sentimen positif 60,4 persen dan negatif 18,7 persen. Sementara itu, kategori emosi yang teridentifikasi menunjukkan kemarahan sebesar 29 persen dan antisipasi 24 persen.

Angka tersebut menarik, tetapi harus dibaca dengan kepala dingin. Sentimen positif dalam analisis percakapan bukan berarti 60,4 persen masyarakat menyetujui pemakzulan. Klasifikasi sentimen digital mengukur karakter percakapan berdasarkan metode analisis, bukan hasil pemungutan suara nasional. Demikian pula, emosi kemarahan dalam percakapan tidak dapat disamakan dengan tingkat kemarahan seluruh penduduk.

Justru di situlah letak persoalan investigatifnya. Apakah masyarakat benar-benar semakin marah, atau pengguna yang marah memang lebih aktif memproduksi dan menyebarkan konten? Apakah konten argumentatif kalah menarik dibandingkan konten yang menyerang pribadi? Apakah narasi politik tertentu memperoleh jangkauan lebih besar karena substansinya, atau karena kemampuannya memancing interaksi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat jumlah tanda suka.

Algoritma tidak harus memahami politik untuk memengaruhi politik. Ia cukup mengenali perilaku manusia. Konten yang membuat pengguna berhenti menggulir layar, berkomentar, membagikan, atau menonton lebih lama dapat memperoleh peluang distribusi yang lebih besar. Dalam situasi tertentu, kemarahan menjadi bahan bakar interaksi. Konten yang tenang dan argumentatif membutuhkan waktu untuk dipahami, sementara kontroversi cukup membutuhkan beberapa detik untuk memancing reaksi.

Akibatnya, ruang digital berpotensi berubah menjadi pasar emosi. Isu konstitusional yang kompleks diperas menjadi pertentangan sederhana: pro atau kontra, kawan atau lawan, pendukung atau pengkhianat. Padahal, demokrasi membutuhkan lebih banyak kategori daripada sekadar dua kubu.

Media massa dan politik pembingkaian

Persoalan ini tidak hanya menyangkut media sosial. Media massa juga ikut menentukan cara masyarakat membaca persoalan pemakzulan. Sebuah berita dapat menempatkan peristiwa sebagai konflik elite, persoalan etika, tuntutan masyarakat sipil, atau proses hukum tata negara. Peristiwa yang sama dapat menghasilkan persepsi berbeda ketika disajikan melalui sudut pandang yang berbeda.

Dalam teori framing Robert Entman, media tidak sekadar menyampaikan fakta. Media juga melakukan seleksi dan penonjolan aspek tertentu: mendefinisikan masalah, menunjukkan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian. Karena itu, pertanyaan investigatifnya bukan hanya berapa banyak media memberitakan pemakzulan, tetapi siapa yang paling banyak diberi ruang bicara, dokumen apa yang dijadikan rujukan, serta apakah penjelasan hukum memperoleh porsi yang memadai.

Media yang hanya mengejar kontroversi berisiko memperbesar konflik. Media yang terlalu dekat dengan kekuasaan dapat kehilangan daya kritis. Sementara media yang mengabaikan prosedur hukum berpotensi mendorong publik mengambil kesimpulan sebelum fakta diperiksa.

Dalam perkara seperti ini, jurnalisme seharusnya menjadi penjernih, bukan pengeras suara bagi pertarungan elite.

Mengukur demokrasi, bukan sekadar menghitung percakapan

Ada pekerjaan yang semestinya dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat sesungguhnya merespons isu pemakzulan. Pertama, survei opini publik nasional dengan sampel probabilitas yang representatif. Survei perlu mengukur pengetahuan masyarakat tentang Pasal 7A dan 7B, tingkat persetujuan terhadap pemakzulan, kepercayaan kepada DPR, MK, dan MPR, serta sumber informasi politik yang paling sering digunakan.

Kedua, analisis percakapan digital lintas platform. Data harus dibedakan antara jumlah unggahan, jumlah akun unik, interaksi, jangkauan, dan pola penyebaran. Analisis sentimen perlu divalidasi oleh pengode manusia agar ironi, satire, dan bahasa lokal tidak salah dibaca mesin.

Ketiga, analisis framing pemberitaan media. Perbandingan antara media nasional dan lokal dapat memperlihatkan apakah isu pemakzulan lebih banyak dibingkai sebagai masalah konstitusional atau pertarungan politik.

Keempat, audit rekomendasi algoritma. Dengan akun penelitian yang memperoleh persetujuan pemilik dan prosedur pengamatan yang transparan, peneliti dapat membandingkan jenis konten politik yang direkomendasikan berdasarkan pola interaksi berbeda. Eksperimen paparan informasi juga dapat mengukur apakah konten emosional dan konten edukasi konstitusi menghasilkan perubahan pengetahuan maupun sikap yang berbeda.

Keempat pendekatan tersebut harus dipisahkan secara metodologis. Survei mengukur sikap responden, analisis digital mengukur percakapan yang teramati, analisis media mengukur pembingkaian pemberitaan, sedangkan audit algoritma menguji pola rekomendasi. Tidak satu pun boleh diklaim sebagai gambaran tunggal dari kehendak seluruh rakyat.

Sebab, opini publik bukan sekadar sesuatu yang ditemukan. Ia juga dapat dibentuk, dipengaruhi, dan diperebutkan.

MPR dan tanggung jawab menjaga akal sehat publik

Sarasehan MPR RI seharusnya menjadi momentum untuk memperluas pendidikan konstitusi. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa MPR memiliki kewenangan tertentu. Mereka juga perlu memahami batas kewenangan tersebut, prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden, serta perbedaan antara tuntutan politik dan keputusan hukum.

MPR tidak boleh terjebak menjadi panggung legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, ia juga tidak semestinya menjadi tempat mengesahkan tekanan publik yang belum melalui prosedur konstitusional. Tugas lembaga negara adalah memastikan konstitusi bekerja, bahkan ketika tekanan politik sedang tinggi.

Kritik terhadap wakil presiden merupakan hak demokratis warga negara. Tuntutan pemeriksaan atas persoalan publik juga sah. Namun, keputusan pemberhentian pejabat negara harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Tidak ada pejabat yang kebal dari kritik, tetapi tidak ada pula jabatan yang dapat diberhentikan hanya karena popularitas sebuah tagar.

Pada akhirnya, persoalan terbesar demokrasi digital bukan semata-mata keberadaan algoritma, melainkan ketidaksiapan masyarakat dan institusi dalam menghadapi kekuatan distribusi informasi. Kita membangun teknologi komunikasi yang semakin canggih, tetapi belum tentu membangun kemampuan publik untuk memeriksa kebenaran. Kita memiliki akses informasi yang semakin luas, tetapi sering kali justru semakin nyaman tinggal di dalam pandangan sendiri.

Demokrasi membutuhkan warga negara yang kritis, bukan sekadar pengguna yang aktif. Ia membutuhkan media yang independen, bukan sekadar produsen konten. Ia membutuhkan lembaga negara yang taat konstitusi, bukan sekadar institusi yang sibuk merespons tekanan.

Jangan sampai konstitusi kalah oleh algoritma. Jangan sampai kebenaran dikalahkan oleh viralitas. Dan jangan sampai suara rakyat yang seharusnya menjadi sumber kedaulatan justru direduksi menjadi angka interaksi di layar telepon genggam.

Sebab, dalam demokrasi yang sehat, yang paling ramai belum tentu paling benar, yang paling viral belum tentu paling mewakili rakyat, dan yang paling berkuasa sekalipun tetap harus tunduk kepada konstitusi.