Distaru Makassar Tekankan Pentingnya PBG dan SLF untuk Gedung Fasyankes

klikkiri.co – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) menggelar sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan bertema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan perizinan dan standar teknis bangunan gedung.

Kepala Distaru Kota Makassar, Muh. Fuad Azis, yang membuka kegiatan tersebut, mengatakan pengaturan bangunan gedung membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ia menjelaskan, melalui pengaturan RDTR, terdapat sejumlah kategori pemanfaatan ruang yang menjadi dasar dalam proses perizinan bangunan. Kategori tersebut mencakup kegiatan yang diizinkan, diizinkan secara terbatas, bersyarat, hingga yang dilarang melalui mekanisme ITBX (Izin Terbatas, Bersyarat, dan Dilarang).

“Kondisi-kondisi seperti ini semakin mengunci kita ke dalam proses peraturan bangunan gedung yang ada di Kota Makassar. Semakin hari, aturan juga terus berubah dan bertambah. Karena itu, pihak kami selalu melakukan sosialisasi setiap tahun untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi persetujuan bangunan gedung,” ujar Fuad.

Fuad menambahkan, perubahan regulasi menuntut masyarakat memahami peralihan sistem perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Melalui mekanisme tersebut, pemenuhan persyaratan bangunan tidak hanya dilihat dari rencana teknis sebelum pembangunan, tetapi juga dari kondisi fisik dan keandalan bangunan setelah selesai dibangun.

Hal ini menjadi penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang harus memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan, serta kelayakan fungsi bangunan.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai standar teknis.

“Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan, misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya,” papar Fadil.

Narasumber kegiatan, Laode Muh Halidu, turut menjelaskan perbedaan PBG dan SLF melalui analogi kepemilikan kendaraan. Menurutnya, PBG menjadi persetujuan sebelum pembangunan dilakukan, sedangkan SLF menjadi bukti bahwa bangunan yang telah berdiri memenuhi persyaratan untuk digunakan.

“PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan,” jelas Laode. (*)