Ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko ingin penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel soal proyek strategis nasional (PSN) Kereta Api.
Pasalnya, undangan DPRD Makassar tak dihadiri dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP), Jumat, (12/8/2022).
Sangkala menilai mestinya Pemprov dan Balai Pengelola KA hadir karena ini merupakan permintaan dari Pemprov dan Balai untuk dimediasi. Namun hingga saat ini juga tak ada konfirmasi.
“Semestinya hadir dari balai kereta api dan Pemprov. Tapi sampai saat ini tidak ada konfirmasinya. Sehingga kami komisi C tetap melanjutkan rapat walaupun kondisinya seperti ini,” ucapnya ketika memulai RDP.
Padahal kata dia, ada beberapa hal yang perlu ia perjelas. Pertama pihaknya akan pertanyakan rencana awal pembangunan kereta api.
Kedua terkait teknis pelaksanaan pembangunan ini. Ketiga, mempertanyakan kenapa pembangunan rel kereta api tidak dimulai dari Makassar.
“Padahal Makassar ini Ibu Kota Provinsi, kenapa dibelakangkan. Saya ingin penjelasan,” tambah legislator PAN ini. (*)