Terjalnya Jurang Kemiskinan dan Lemahnya Ketahanan Pangan Kita

Oleh: Muhammad Baqir Hakim—Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Selama ini kita sangat menantikan seorang pemimpin yang mampu menghadirkan segala bentuk kebijakan yang pro terhadap rakyat dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dari 40 juta jiwa, namun pertumbuhan sektor tersebut sangat rendah, dan sumbangsih ke perekonomian Indonesia hanya 12%.

Hal itu merupakan sebuah tanda tanya besar sebagai negara agraris, Indonesia justru lebih rajin mengimpor mulai dari beras, gula hingga daging sapi.

Ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan pada 2022 lalu, tetapi jika dilihat lebih ke belakang levelnya masih lebih rendah ketimbang 2018 – 2020.

Hal ini terlihat dari data Global Food Security Index (GFSI) pada 2022 tercatat sebesar 60,2 lebih tinggi dari tahun sebelumnya 59,2.

Dalam 10 tahun terakhir GFSI terbaik Indonesia tercatat pada 2018. Namun, meski mengalami kenaikan, ketahanan pangan Indonesia pada 2022 berada di urutan ke 69 dari 113 negara, dan di bawah rata-rata global sebesar 62,2.

Rata-rata Asia Pasifik pun lebih tinggi sebesar 63,4. Rata-rata pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan dan perikanan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya 3,04%, turun dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 3,6%.

Sementara faktanya negara agraris seperti Indonesia yang mestinya mempunyai daya saing yang dahsyat dalam hal pertanian, perikanan dan kehutanan justru ketahanan pangannya di bawah rata-rata dunia.

Sejalan dengan konflik agraria menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan ada 2.710 konflik agraria dan korban terdampak mencapai 1,7 Juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo.

Selain itu, ada 1.615 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Akan tetapi masalah ini tak pernah teratasi, ini membuktikan bahwa gagalnya pemerintah dalam menjamin dan mengemban pencapaian tujuan pelaksanaan bernegara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Seperti contoh konflik Rempang bagaimana proyek transisi energi yang didukung Cina justru merampas kesejahteraan dan lahan dari rakyat.

Semua itu menjadi bukti betapa lemahnya daya negara dalam melindungi dan mewujudkan hak-hak pokok rakyat. Sehingga negara perlu mengambil langkah ekstrem sebagai solusi yakni menasionalisasikan seluruh aset kekayaan bumi Indonesia dengan cara mengelola sendiri hasil sumber daya alam kita yang tujuannya untuk diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat. (*)