Gibran Center Sulsel Kritik Sikap PB HMI yang Dukung Usulan Pemakzulan Wapres

klikkiri.co — Gibran Center Sulawesi Selatan menyayangkan sikap Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang menyatakan dukungan terhadap usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut sebelumnya digaungkan oleh sekelompok purnawirawan TNI dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Sekretaris Gibran Center Sulsel, Ilank Rajab, menyampaikan kritik tajam terhadap PB HMI dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Rabu (10/7). Menurutnya, sikap PB HMI tersebut merupakan bentuk keterlibatan yang terlalu jauh dalam politik partisan, yang justru mencederai muruah organisasi kemahasiswaan.

“PB HMI seharusnya tidak terjebak dalam dinamika politik elitis yang sarat kepentingan. Dukungan terhadap upaya pemakzulan Wapres Gibran—tanpa dasar hukum yang kuat—justru mencerminkan sikap politis yang sembrono dan bertentangan dengan semangat pendidikan demokrasi di kalangan mahasiswa,” ujar Ilank.

Gibran Center menekankan bahwa wacana pemakzulan harus dikaji secara konstitusional, bukan dijadikan alat tekanan politik yang tidak berdasar. Ilank menilai bahwa hingga saat ini tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dijadikan dasar sah untuk menggulirkan pemakzulan terhadap Wapres Gibran.

“Kalau bicara pemakzulan, maka yang dibicarakan adalah hukum, bukan soal perbedaan pandangan politik. Sampai hari ini, tidak ada dasar hukum yang dapat menjustifikasi langkah tersebut. Lalu atas dasar apa PB HMI ikut-ikutan mendukung manuver itu?” katanya.

Lebih lanjut, Ilank mengingatkan bahwa HMI sebagai organisasi mahasiswa besar semestinya menjadi penjaga nilai objektivitas dan konstitusionalisme, bukan bagian dari agitasi politik kelompok tertentu.

“Kami menghargai perbedaan pendapat, tetapi HMI harus tampil elegan dan berbicara berdasarkan fakta hukum, bukan larut dalam narasi politik kekuasaan yang sekadar ingin mencari panggung,” tambahnya.

Gibran Center juga menilai bahwa sikap PB HMI kali ini menjadi cerminan kemunduran arah gerakan mahasiswa yang seharusnya menjadi kekuatan moral bangsa, bukan alat manuver elite.

Ketua Gibran Center Sulsel, Taufik Hidayat, turut mengecam sikap PB HMI tersebut. Ia menegaskan bahwa usulan pemakzulan hanya dapat dilakukan jika ada pelanggaran berat oleh Wapres, yang hingga kini tidak terbukti.

“Ini mencederai konstitusi. Pemakzulan hanya sah bila ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Wapres. Pertanyaannya, apa kesalahan Gibran? Apakah ada kasus yang melibatkannya?” ujar Taufik.

Ia menambahkan, PB HMI seharusnya bersikap objektif dalam menilai jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan larut dalam wacana yang tidak berdasar.

“HMI adalah lembaga besar, yang telah memiliki peran panjang dalam sejarah politik dan pemerintahan. Pernyataan yang mendukung pemakzulan ini justru mencederai citra HMI sebagai organisasi hijau hitam yang berintegritas,” pungkasnya.

Gibran Center Sulsel pun menyerukan kepada seluruh pemuda dan mahasiswa agar tetap menjaga integritas gerakan serta tidak terjebak dalam konflik politik yang tak memiliki dasar hukum. (*)