Saat Reses, Yasir Machmud Kecam Kelangkaan Solar Subsidi di Bone: Distribusi Tidak Tepat Sasaran

klikkiri.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, mengecam keras kelangkaan solar subsidi yang terjadi di Kabupaten Bone.

Kritik ini ia sampaikan langsung saat melakukan reses dan temu konstituen di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, pada 28 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan keluhan mengenai sulitnya mengakses solar subsidi serta dugaan praktik distribusi yang tidak tepat sasaran.

Menurut laporan warga, memperoleh solar subsidi saat ini bukan perkara mudah. Banyak yang mengeluhkan birokrasi berbelit dan persyaratan administrasi yang menyulitkan. Ironisnya, di tengah kesulitan tersebut, solar subsidi justru ditemukan dijual bebas oleh pengecer dengan harga jauh lebih tinggi dari seharusnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan subsidi yang merugikan masyarakat.

“Ini sungguh memprihatinkan. Di satu sisi, masyarakat kesulitan mendapatkan solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka. Di sisi lain, solar subsidi justru beredar bebas di pasaran dengan harga yang melambung tinggi. Ini jelas menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem distribusi dan pengawasan,” ujar Yasir Machmud dalam keterangan persnya.

Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Beberapa solusi yang ia usulkan antara lain:

1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Langkah tegas perlu diambil terhadap pelaku penyelewengan dan penimbunan solar subsidi.
2. Perbaikan sistem distribusi. Mekanisme penyaluran harus lebih efisien dan tepat sasaran, agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
3. Transparansi dan akuntabilitas. Proses distribusi harus terbuka dan dapat dipantau publik, guna mencegah praktik kecurangan.

Politisi dari Partai Gerindra ini juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan syarat untuk memperoleh solar subsidi.

Selain itu, Yasir Machmud meminta pemerintah daerah segera menyelidiki laporan penjualan solar subsidi di luar jalur resmi, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat.

Ia berharap agar kelangkaan dan penyelewengan solar subsidi ini bisa segera diatasi. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat roda perekonomian lokal, khususnya bagi petani dan nelayan yang sangat bergantung pada solar subsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Saya berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Bone agar mendapatkan akses yang adil terhadap solar subsidi,” tutupnya. (*)