Camat Makassar Pimpin Rapat Koordinasi Penertiban PKL yang Gunakan Badan Jalan

klikkiri.co – Rapat koordinasi tersebut secara khusus membahas keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di masing-masing wilayah kelurahan yang dinilai melanggar aturan, terutama yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Kondisi ini dinilai mengganggu ketertiban umum, mempersempit akses jalan, serta berpotensi menimbulkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan.

Dalam arahannya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan menegaskan pentingnya peran aktif seluruh lurah dan jajaran terkait dalam melakukan pengawasan serta penataan terhadap aktivitas PKL di wilayah masing-masing. Ia meminta agar setiap wilayah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap PKL yang berjualan di area terlarang, khususnya yang menggunakan badan jalan.

Selain itu, Camat juga menekankan perlunya pendekatan persuasif dalam melakukan penertiban. Menurutnya, para PKL tetap harus diberikan pemahaman terkait aturan yang berlaku serta diarahkan untuk menempati lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini penting agar penertiban tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Sekcam Makassar, Ismawaty Nur, dalam kesempatan tersebut turut menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi kunci utama dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret di lapangan.

Para lurah yang hadir juga menyampaikan kondisi dan tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing terkait keberadaan PKL. Beberapa di antaranya mengungkapkan perlunya solusi jangka panjang, seperti penyediaan lokasi alternatif yang representatif bagi para pedagang, sehingga mereka tetap dapat menjalankan usaha tanpa melanggar aturan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam penanganan PKL di Kecamatan Makassar. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat, demi terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.