Ketua DPRD Sulsel Pimpin Paripurna Pembahasan Ranperda Strategis dan Pembentukan Tiga Pansus

klikkiri.co — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Rachmatika Dewi, memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (18/5/2026).

Rapat paripurna tersebut turut didampingi para Wakil Ketua DPRD Sulsel serta Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Sulsel bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Agenda rapat membahas Jawaban Gubernur Sulawesi Selatan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, rapat juga membahas Jawaban DPRD Sulsel atas Pendapat dan Tanggapan Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Sulsel turut membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap ketiga Ranperda strategis tersebut. Pembentukan pansus dinilai penting guna memperdalam materi pembahasan agar regulasi yang dihasilkan dapat lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Sulsel, A. Rachmatika Dewi, menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan daerah yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta rapat menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal proses pembentukan regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung kemajuan Sulawesi Selatan di berbagai sektor pembangunan.