Akreditasi RSUD, Bupati Bulukumba: Jadikan Budaya Kerja, Bukan Sekadar Penilaian

klikkiri.co – Bupati Bulukumba, H. Andi Muchtar Ali Yusuf, menegaskan bahwa pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit harus menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien, bukan sekadar memenuhi standar saat penilaian berlangsung.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Survei Akreditasi RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba oleh Tim Surveior Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), Senin, 2 November 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bulukumba, Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Muhammad Ali Saleng bersama anggota, Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba dr. Amrullah, Direktur RSUD dan jajaran manajemen RSUD, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat datang kepada Tim Surveior LAM-KPRS yang akan melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Menurutnya, akreditasi harus menjadi sarana evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Saya berharap seluruh jajaran RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja menjadikan standar akreditasi sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari, bukan hanya dipenuhi ketika ada penilaian atau survei,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kualitas pelayanan tidak hanya terlihat baik ketika tim surveior datang melakukan penilaian. Namun, harus dijaga secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Jangan sampai kita hanya terlihat baik ketika ada tim penilai yang datang, tetapi kembali pada kebiasaan lama setelah kegiatan ini selesai. Mutu pelayanan harus dijaga secara konsisten, setiap hari, dan oleh seluruh unsur rumah sakit,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa keberhasilan rumah sakit tidak hanya diukur dari kelengkapan gedung, kecanggihan peralatan medis, maupun jumlah tenaga kesehatan. Lebih dari itu, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, aman, manusiawi, serta memberikan kepastian terhadap kebutuhan kesehatannya.

Ia meminta seluruh jajaran rumah sakit mengikuti proses survei secara terbuka, jujur, dan penuh tanggung jawab. Seluruh kondisi pelayanan harus disampaikan sesuai fakta, termasuk berbagai inovasi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Bupati juga mengingatkan pentingnya keramahan dan empati dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Menurutnya, profesionalisme tenaga kesehatan harus berjalan beriringan dengan pendekatan humanis.

“Berikan pelayanan dengan hati, jangan membeda-bedakan pasien, dan jangan mempersulit masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatannya,” pesannya.

Ia berharap RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja terus meningkatkan kapasitas, baik dari sisi sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, sistem manajemen, maupun standar pelayanan medis.

Tim surveior terdiri atas dr. Hadarati Razak, M.Kes, dr. Aryanti R. Bamahry, M.Kes., Sp.GK (K), dan Ns. Erna Marini, S.Kep., M.Kep.

Sementara itu, Ketua Tim Surveior LAM-KPRS, dr. Hadarati Razak, M.Kes, menjelaskan bahwa survei akreditasi tersebut sebelumnya telah diawali dengan tahapan secara daring. Selanjutnya, tim melaksanakan survei secara luring selama dua hari, mulai 2 hingga 3 November 2026.

Ia menjelaskan, kehadiran tim surveior bukan semata-mata untuk melihat berbagai persiapan rumah sakit dalam menghadapi penilaian, melainkan memastikan bagaimana standar pelayanan benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

“Bagaimana pasien bisa terlayani dengan baik. Jangan hanya karena ada akreditasi semua dipersiapkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita benar-benar bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Menurutnya, akreditasi mengajarkan seluruh unsur rumah sakit untuk membangun sistem kerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Karena itu, standar yang diterapkan harus menjadi kebiasaan dan budaya organisasi.

“Kita bekerja bukan karena nilai, tetapi bagaimana menjadikan standar akreditasi sebagai budaya kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa LAM-KPRS merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh para praktisi dan akademisi perumahsakitan. Dalam pelaksanaan akreditasi, lembaga tersebut berpedoman pada prinsip berorientasi pada output dan outcome, khususnya kepuasan pelanggan, berbasis digital, memberdayakan wilayah, terjangkau, serta menjaga kesinambungan implementasi akreditasi.

Dalam kesempatan itu, tim surveior juga memberikan gambaran mengenai proses penyelenggaraan akreditasi, termasuk sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi rumah sakit untuk mencapai kelulusan akreditasi.

Ia berharap seluruh rangkaian survei selama dua hari tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan dan kerja sama seluruh jajaran RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja.

“Pelaksanaan survei ini diharapkan tidak hanya menghasilkan penilaian terhadap pemenuhan standar akreditasi, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat Bulukumba mendapatkan pelayanan yang berkualitas, aman, dan bermartabat,” tuturnya.