Dua Pegawai Pemkot Ditemukan Merokok di KTR

klikkiri.co – Dua pegawai Pemerintah Kota Makassar ditemukan melakukan pelanggaran yakni merokok di kawasan tanpa rokok.

Pelanggaran itu ditemukan, saat Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Irwan Bangsawan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar turun melakukan pemantauan dan pengawasan kawasan tanpa rokok di Mall GTC, Kota Makassar, Senin (14/8).

Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Irwan Bangsawan menjelaskan, bahwa dua pegawai ini telah mendapatkan pencatatan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tindak lanjut atas pelanggaran yang mereka lakukan.

“Ternyata staff kami yang melakukan tindakan tersebut (merokok) ada dua orang dan kami melakukan BAP,” ujar Irwan.

Irwan menceritakan awalnya ke dua pegawai tersebut hanya diberikan teguran karena ditemukan merokok di area gedung Mall GTC yang merupakan kantor sementara beberapa organisasi daerah (OPD) Pemkot Makassar.

Namun, ke dua pegawai tersebut tidak mengindahkan. Maka, Irwan kembali menemui pegawai tersebut dan melakukan tindakan tegas dengan membuatkan mereka BAP oleh Satpol PP Makassar.

Irwan menyebut ke dua pegawai tersebut tetap akan diberikan sanksi sebagai tindak lanjut. Sanksi yang diberikan tentunya, kata dia, akan dilakukan secara bertahap.

Ia menuturkan jika ke dua pegawai ini kembali tidak mengindahkan teguran, baik aparatur sipil negara (ASN) atau pun anggota Laskar Pelangi akan diberhentikan dari keanggotaannya. Semua pelanggaran ini akan dilaporkan kepada Wali Kota.

Irwan melanjutkan pemantauan dan pengawasan kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Pemkot Makassar bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam upaya sosialisasi dan informasi ini, kata Irwan, sejumlah pegawai pemerintah dan warga diberitahu mengenai larangan merokok di area kawasan bebas rokok.

Maka dari itu, Irwan menyebut Pemkot Makassar akan kembali turun melakukan pengawasan di pusat perbelanjaan, tempat pelayanan masyarakat dan Mall.

“Setelah hari ini, kami akan rutin dilakukan dengan turun lagi sekaligus mengambil tindakan jika adanya ditemukan masyarakat atau oknum oknum yang tidak bertanggung jawab melanggar Perda ini,” terang Irwan. (*)