Kadis Sosial Makassar Hadiri Rapat Kerja Banggar, Bahas Perubahan PPAS 2026

klikkiri.co — Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, S.P., M.Si., menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama mitra kerja Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Rabu (16/9/2026).

Rapat kerja tersebut digelar dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dan menjadi bagian dari rangkaian pembahasan antara jajaran eksekutif dan legislatif dalam menyelaraskan arah kebijakan serta penganggaran pembangunan daerah.

Kehadiran Dinas Sosial dalam agenda tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan sektor kesejahteraan rakyat, khususnya terkait perencanaan program dan dukungan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan sosial di Kota Makassar.

Pembahasan Perubahan PPAS 2026 juga menjadi ruang untuk menyelaraskan antara kebutuhan pembangunan, prioritas program, serta kemampuan penganggaran daerah.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD melakukan pembahasan terhadap arah kebijakan anggaran agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara terencana dan sesuai dengan prioritas daerah.

Dalam konteks pembangunan bidang kesejahteraan sosial, proses penyelarasan program dan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang dirancang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas Sosial Kota Makassar turut mengambil bagian dalam proses tersebut melalui penyampaian dan pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program di bidang sosial.

Forum Banggar bersama mitra kerja Komisi D juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat komunikasi antara perangkat daerah dan DPRD dalam proses penyusunan perubahan kebijakan anggaran.

Sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan program tidak berjalan secara parsial, tetapi dapat disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan anggaran juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang mengedepankan efektivitas, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Makassar didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Limjamsos), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, serta jajaran terkait lainnya.

Kehadiran jajaran teknis Dinas Sosial menunjukkan bahwa pembahasan perubahan anggaran tidak hanya berada pada tataran kebijakan, tetapi juga memperhatikan aspek perencanaan dan pelaksanaan program.

Keterlibatan perangkat daerah bersama unsur legislatif menjadi bagian dari proses memastikan setiap program yang direncanakan memiliki arah yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat kerja ini sekaligus memperkuat koordinasi dalam menyusun perubahan prioritas dan plafon anggaran sehingga kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terus diselaraskan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya pembahasan bersama tersebut, pemerintah daerah dan DPRD Kota Makassar diharapkan memiliki pemahaman yang selaras mengenai arah kebijakan, program, dan kebutuhan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dinas Sosial Kota Makassar berkomitmen mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur, efektif, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial di Kota Makassar.

Sinergi diperkuat, perencanaan diselaraskan, kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kota Makassar.