SAPMA PP Sulsel: Siapa Pun di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Harus Diproses Hukum

klikkiri.co — Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang diduga menyasar Presiden dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.

Hasrul menilai, dugaan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Sebab, penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya berkaitan dengan keamanan pribadi Presiden, tetapi juga menyangkut perlindungan informasi strategis dan kedaulatan negara.

Menurutnya, keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari sistem keamanan nasional yang harus dijaga. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan akses ilegal terhadap informasi strategis negara harus ditangani secara serius dan menyeluruh.

“Kami memandang persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Jika benar terjadi penyadapan dan akses ilegal terhadap Kepala Negara, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan informasi negara yang harus diusut secara menyeluruh,” tegas Hasrul.

Ia mendesak aparat penegak hukum mengungkap secara terang benderang pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk motif, pola, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berada di balik peristiwa tersebut.

Hasrul menegaskan, proses penanganan perkara harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai persoalan sebesar ini berhenti tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya.

Selain mendesak pengusutan kasus, Hasrul juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital, khususnya perlindungan komunikasi dan informasi strategis yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan.

Ia menilai, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan sistem pertahanan siber yang kuat. Penguatan tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman digital, termasuk penyadapan, akses ilegal, maupun upaya penghilangan bukti elektronik.

Lebih jauh, Hasrul mengajak seluruh elemen pemuda agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan yang menyangkut keamanan negara. Pemuda, kata dia, harus mengambil peran dalam menjaga stabilitas nasional dengan tetap mengedepankan sikap kritis, konstitusional, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Pemuda harus hadir menjaga kepentingan bangsa dan negara. Kita mendukung pengungkapan kasus ini secara objektif, tetapi tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah,” tutupnya.

SAPMA PP Sulawesi Selatan berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan penanganan perkara tersebut secara terbuka dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. (*)