Bawaslu Didesak Sanksi Caleg Nomor Urut 1 PKS Dapil V Makassar 

klikkiri.co – Proses rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara calon anggota legislatif (Caleg) di Kota Makassar sedang berlangsung di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Khusus di Dapil V Kecamatan Tamalate sejumlah saksi dari masing-masing partai menuai protes saat perhitungan suara berlangsung, pasalnya ada caleg dari Partai PKS diduga mendapat keistimewaan dari PPK.

“Terlalu diistimewakan itu caleg PKS, bebas keluar masuk ke dalam ruangan perhitungan, mondar-mandir tidak tau apa na urus,” ucap saksi dari salah satu partai seraya menunjuk seorang pria bermasker dan berjaket warna biru navy serta memakai celana pendek di Kantor Badan Pengembangan SDM, Jalan Sultan Alauddin, Senin (19/2/2024) kemarin.

Ditengarai caleg yang mendapat keistimewaan itu berasal dari PKS nomor urut 1 dapil V Makassar.

Dari perhitungan cepat KPU melalui website pemilu2024.kpu.go.id, caleg nomor 1 itu berada pada posisi kedua setelah Rezeki Nur.

Tak hanya itu, saksi partai lain juga mempertanyakan kenetralan PPK dalam proses perhitungan hasil suara caleg di pemilu 2024.

Pengamat politik Dedy Alamsyah menilai bahwa Bawaslu harus bertindak tegas tanpa tebang pilih.

“Pesta demokrasi ini harus dilakukan secara jujur dan bersih, tidak boleh ada yang diperlakukan secara khusus. Dengan melihat bukti-bukti yang ada tentu Bawaslu diharapkan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran,” kata Dedy.

Saat dikonfirmasi ke Panwascam Tamalate menanggapi bahwa dirinya tidak tahu lantaran tidak berada di lokasi.

Berbeda dengan Komisioner Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah tak merespons sama sekali terkait hal ini saat berusaha untuk dikonfirmasi. (***)