Luwu Utara – Banjir yang menimpa di Kecamatan Malangke menjadi perhatian khusus semua pihak. Utamanya DPRD Kabupaten Luwu Utara.
Dilaporkan, kunjungan DPRD Luwu Utara di kantor Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Jumat (31/01/25), guna melakukan koordinasi dalam penanganan banjir di hulu sungai Masamba.
Akibat dari aliran suangai Baliase ke sungai masamba menyebabkan kapasitas tampung sungai Masamba tidak mampu untuk menampung debit air dan menyebabkan banjir dan kerugian masyarakat terutama petani di sekitaran hulu sungai.
Diketahui terdapat 5 daerah di Kabupaten Luwu Utara yang terkena dampak limpasan yakni di Desa Giri Kusuma, Desa Pute Mata, Desa Petta Landung, Desa Malangke dan Desa Pattimang dimana tidak hanya pada desa saja namun juga berdampak pada lahan pertanian.
Ketua DPRD Luwu Utara, Amir Mahkmud mengatakan kunjungan yang dilakukan Bersama rombongan merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Pj Gubernur Sulsel merespon baik hal tersebut.
“Alhamdulillah pertemuan tersebut di rujab Pj gubernur sulsel di kota Makassar menghasilkan komitmen Bersama. Yang pertama menurunkan exskapator ampibi dan yg kedua solusi jangka panjang penanganan banjir akan di kawal sampai ke kementrian,” kata Amir dalam keterangannya, Sabtu (01/02/25).
Legislator partai Golkar ini berharap semoga di laksanakan dalam waktu dekat, apalagi Pj Gubernur didampingi Bupati Lutra Indah Putri Indriani sudah melakakukan kunjungan di beberapa titik dan membahas penangan banjir secara serius. Apalagi dampak banjir ini bukan hannya pemukiman warga namun lahan petani juga terdampak.
“Insya Allah kita mulai dgn exskapator ampibi, semoga bisa mengerjakan dan menutup tanggul yang jebol dengan baik,” ujar Amir.
Terpisah Pj Gubernur Prof. Fadjry Djufry menekankan bahwa Pemerintah Provinsi juga akan berupaya agar penanganan banjir di Luwu Utara segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Ini memang merupakan tujuan kami untuk berkunjung, dimana kunci dari produksi beras dan hasil pertanian yang melimpah ada di air. Kami juga berupaya akan membantu mendorong Kementerian PU dan Kementerian Pertanian walaupun sebenarnya pada rakor kemarin kita mengerti kondisi Kementerian PU, namun sekiranya dibuatkan suratnya dulu, secara bertahap ini bagian dari ikhtiar kita mudah-mudahan petani kita juga tidak patah semangat,” ujar Prof Fadjry dikutip dari BBWS Pompengan Jebeberang.
Sementara Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pompengan Jeneberang, Nalvian memaparkan kronologis kejadian banjir dan upaya yang telah dilakukan oleh Balai serta rencana penanganan darurat secara berkelanjutan.
“Kami sudah melaksanakan penanganan darurat dengan membangun tanggul pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Kami mencoba mengatasi aliran air agar bisa kembali seperti semula dengan penanganan jangka pendek melalui kegiatan tanggap darurat dengan memanfaatkan peralatan dan bahan banjiran yang tersedia di Balai,” sebutnya.
Namun demikian, Nalvian berupaya melakukan penanganan secara maksimal karena penangan sebelumnya hanya bersifat tanggap darurat, “Ini belum memberikan hasil yang maksimal karena kegiatan ini merupakan penanganan darurat yang sifatnya tidak permanen dimana kami hanya menggunakan dana darurat saja, semoga kedepan bisa ditangani secara permanan,” tandasnya.
Diketahui, selain Amir Makhmud rombongan legislator lainnya adalah ketua komisi 2, Andi Sukma, Suaib Sain latif dan jamal. (*)