![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co — Aksi blokade yang dilakukan oleh buruh di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) kini memasuki hari ke-10. Aksi ini diinisiasi oleh para pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) KIBA, yang menuntut pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dari perusahaan tempat mereka bekerja, salah satunya PT. Huadi Nickel Alloy.
Tuntutan para buruh meliputi antara lain penyesuaian upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025, pembayaran upah lembur yang belum sepenuhnya dibayarkan, serta kejelasan atas kebijakan perumahan pekerja yang dinilai belum memiliki dasar yang kuat. Mereka juga menuntut pemenuhan hak-hak buruh yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peningkatan Aparat Pengamanan
Sekitar pukul 08.00 WITA, lebih dari 60 aparat gabungan dari unsur TNI dan Polri terlihat melakukan apel dan pengamanan di dalam kawasan industri. Jumlah ini lebih banyak dari hari-hari sebelumnya dan sempat menimbulkan spekulasi di kalangan peserta aksi. Namun, berdasarkan konfirmasi yang diperoleh, kehadiran aparat tersebut didasarkan atas surat permintaan pengamanan dari kedua pihak, yakni SBIPE KIBA dan PT. Huadi Nickel Alloy.
Insiden Dump Truck
Sekitar pukul 09.00 WITA, lebih dari 30 unit dump truck milik tiga perusahaan berbeda — PT. Hengsheng, PT. Unity, dan PT. Huadi — tampak keluar dari kawasan industri menuju pelabuhan jetty untuk mengangkut material ore nikel. SBIPE sempat menghentikan truk milik PT. Huadi sebagai bagian dari blokade, namun dua unit truk berhasil melintas.
Truk tersebut diketahui kemudian menuju ke area PT. Unity. Setelah dikonfirmasi, pihak manajemen PT. Unity menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kerja sama pengangkutan dengan pihak PT. Huadi dan tidak memberikan instruksi tersebut. Oleh karena itu, truk diminta kembali keluar dari area PT. Unity tanpa menurunkan material.
Sikap ini disebut sebagai bentuk komitmen PT. Unity untuk menghormati kesepakatan sebelumnya dengan SBIPE KIBA, di mana PT. Unity dan PT. Hengsheng tetap dapat beroperasi asalkan tidak melibatkan PT. Huadi dalam proses pengangkutan dan ekspor feronikel. Kesepakatan ini muncul sebagai bagian dari solusi atas aksi blokade yang difokuskan kepada PT. Huadi.
Pertemuan dengan Pihak PT. Huadi
Sekitar pukul 11.30 WITA, perwakilan PT. Huadi yang diwakili oleh Andi Adrianti Latippa bertemu dengan perwakilan buruh di dalam kawasan. Dalam pertemuan ini, SBIPE KIBA kembali menyampaikan tuntutan utama, antara lain:
* Pembayaran upah lembur yang belum dibayarkan;
* Penyesuaian upah tahun 2025 sesuai UMP;
* Penolakan terhadap kebijakan merumahkan pekerja tanpa dasar yang jelas;
* Kepastian bagi buruh yang dirumahkan, termasuk batas waktu dan status kepegawaian;
* Kepastian pembayaran upah bagi buruh yang dirumahkan sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan.
Pihak perwakilan PT. Huadi menyatakan akan mengupayakan pertemuan lanjutan yang melibatkan para pekerja untuk membahas lebih lanjut tuntutan tersebut.
Pernyataan SBIPE KIBA
Ketua SBIPE KIBA, Junaid Judda, menyampaikan pandangannya atas kejadian hari ini. Ia menilai bahwa kejadian pengangkutan material oleh dump truck PT. Huadi ke PT. Unity dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah situasi yang sedang sensitif.
“Kami tetap menghentikan dump truck milik PT. Huadi karena dari pihak PT. Unity sendiri menyatakan tidak melibatkan mereka. Apalagi operator truk juga tidak memberikan penjelasan soal siapa yang menyuruh mereka,” ujar Junaid.
Ia menegaskan bahwa aksi blokade akan terus berlanjut sampai ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan tuntutan para buruh.
“Yang kami minta adalah kepastian — soal status buruh yang dirumahkan, upah selama dirumahkan, dan pemenuhan seluruh hak normatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Junaid juga berharap kehadiran aparat pengamanan dapat difokuskan untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak, termasuk para buruh yang menyuarakan haknya secara damai.
