![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co – Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, menggelar reses pertama masa persidangan pertama tahun 2025/2026 di dua kelurahan, yakni Kelurahan Buakana dan Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, pada Kamis (16/10/2025).
Reses berlangsung di dua lokasi, yaitu Jalan Rappocini Lorong 11, Kelurahan Buakana dan Jalan Minasa Upa, Kelurahan Minasa Upa. Fasruddin Rusli yang akrab disapa Acil, mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Sejumlah perwakilan kelurahan turut hadir dan mendampingi jalannya kegiatan.
Keluhan PKH Mendominasi
Di Kelurahan Pisang Selatan, Acil menerima keluhan warga terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Warga mengaku tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan tersebut, meskipun sebelumnya rutin mendapatkannya.
“Banyak warga yang mengeluh karena tiba-tiba sebelumnya dapat PKH, sekarang tidak dapat bantuan lagi,” ujar Acil.
Ia menjelaskan bahwa penerima PKH memang bisa berubah-ubah karena adanya proses evaluasi dan pergantian penerima.
“PKH itu diganti-ganti, jadi tidak monoton. Tapi saya akui masih banyak warga yang betul-betul membutuhkan PKH,” tambahnya.
Di Kelurahan Buakana, keluhan serupa kembali mencuat. Bedanya, masih ada warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Menanggapi hal tersebut, Fasruddin Rusli meminta pihak kelurahan segera melakukan pendataan secara adil.
“Saya akan follow up ini. Kemarin juga saya yang bantu akomodir warga sebelumnya agar bisa dapat PKH. Nanti kita sampaikan ke Lurah,” tegasnya.
Aspirasi Soal KIS dan Beasiswa
Selain PKH, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS). Beberapa warga berharap bisa dialihkan dari kepesertaan BPJS ke KIS agar bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis.
“Syaratnya itu, KTP harus tertulis sebagai buruh. Kalau wiraswasta biasanya ditolak. Dan juga harus ada surat keterangan tidak mampu,” jelas Acil.
Ia mengingatkan bahwa kartu KIS bisa dinonaktifkan jika tidak digunakan selama tiga bulan berturut-turut.
“Jadi harus aktif digunakan. Banyak warga yang kaget kartunya tidak aktif karena tidak dipakai,” tambahnya.
Tak hanya itu, keluhan soal beasiswa pendidikan juga mengemuka. Menurut Acil, banyak orang tua siswa yang berharap adanya bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Karena kuota beasiswa pendidikan ini terbatas, jadi saya akan prioritaskan warga yang benar-benar membutuhkan. Saya siap tindak lanjuti langsung,” tutup Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan tersebut. [*]
