Disperkim Makassar Bahas Perubahan PPAS 2026 Bersama Komisi C DPRD

klikkiri.co — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, menghadiri sekaligus menyampaikan laporan dalam kegiatan pembahasan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja Komisi C DPRD Kota Makassar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan antara perangkat daerah dan DPRD Kota Makassar dalam menyelaraskan arah program serta kebutuhan anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam forum tersebut, Disperkim Makassar menyampaikan laporan mengenai program dan kegiatan yang menjadi bagian dari rancangan perubahan PPAS. Pembahasan dilakukan bersama Komisi C DPRD Kota Makassar selaku mitra kerja perangkat daerah.

Mahyuddin hadir didampingi Sekretaris Disperkim Makassar, Nurhidayat Sukardin, serta Kepala Subbagian Perencanaan. Kehadiran jajaran tersebut turut memperkuat proses pembahasan dari sisi teknis, perencanaan, maupun kebutuhan program yang akan dilaksanakan.

Pembahasan perubahan PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui forum ini, perangkat daerah menyampaikan kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus menyesuaikannya dengan arah prioritas pembangunan daerah.

Bagi Disperkim Makassar, perencanaan anggaran memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Program yang dirancang perlu didukung dengan penganggaran yang tepat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah aspek terkait pelaksanaan program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Kota Makassar.

Proses pembahasan bersama mitra kerja juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai program yang akan menjadi prioritas. Dengan komunikasi antara perangkat daerah dan DPRD, penyusunan perubahan anggaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Pembahasan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya keterkaitan antara perencanaan program dan penganggaran. Setiap program yang diusulkan perlu memiliki arah yang jelas sehingga alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Komisi C DPRD Kota Makassar sebagai mitra kerja Disperkim memiliki posisi dalam proses pembahasan program dan anggaran yang berkaitan dengan urusan perangkat daerah. Forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembahasan antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disperkim Makassar terus berupaya memastikan perencanaan program berjalan secara terukur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Kota Makassar. Perencanaan yang matang menjadi dasar penting agar setiap program dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Sinkronisasi antara program, prioritas pembangunan, dan kebutuhan anggaran juga diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak berjalan secara parsial. Koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Melalui pembahasan rancangan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 ini, Disperkim Makassar menyampaikan berbagai kebutuhan program sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan perubahan anggaran daerah.

Hasil pembahasan selanjutnya diharapkan dapat memperkuat keselarasan antara arah kebijakan pembangunan Kota Makassar dengan program yang dijalankan Disperkim, khususnya dalam mendukung penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin tertata.

Dengan perencanaan dan penganggaran yang disusun secara terarah, Disperkim Makassar terus mendorong agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sinkronisasi program dan anggaran diperkuat, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar.