LKBHMI Cagora dan PELAKSI Sulsel Tanyakan Kepastian Hukum Dugaan Penggelapan Dana Hiba Pembangunan Masjid 

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (LKBHMI Cagora) dan Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PELAKSI Sulsel) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Gowa, tanyakan Kepastian Hukum terkait adanya dugaan penggelapan dana hiba pembangunan Masjid di Desa Pallantikang Kec. Pattallassang Kab. Gowa.

Pertemuan ini menindaklanjuti laporan dari PELAKSI Sulsel di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: R-392/P.4.3/C.1/6/2022 dengan hal permintaan melakukan puldata/baket dan laporan hasil penanganan kasus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gowa.

Sehubungan dengan adanya dugaan Penyalagunaan Dana Rehabilitasi Pembangunan Masjid Darul Istiqamah yang dibangun di Desa Pallantikang Kec. Pattallassang, dengan menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus jutah rupiah). Dan informasi dari pihak Kejari Gowa, dugaan kasus ini sudah diproses dan sementara ditindaklanjuti.

Sekretaris PELAKSI Sulsel Andi. Haerur Rijal, S.H., M.H., ingin mendengar langsung keterangan dari pihak Kejari Gowa.

“Tujuan kami audiens adalah ingin mendapatkan keterangan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, terkait proses hukum yang berjalan ini yaitu perkara pelimpahan dari pihak Kejati Sulsel tentang puldata/pulbaket ke pihak Kejari Gowa, terkait dugaan penggelapan dana hibah masjid yg ada di Desa Pallantikang Kec. Pattallassang,” ujarnya.

“Tentu kami dari PELAKSI Sulsel berharap bahwa dugaan kasus ini harus berjalan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ada,” lanjutnya.

Direktur Eksekutif LKBHMI Cagora selain mengawal aduan masyarakat, juga tanyakan Kepastian Hukum.

“Sebagai lembaga profesi di tubuh HMI khususnya di bidang hukum, yang berperan sebagai social-control dan mitra pemerintahan, tentu kami berharap terlaksananya sinergitas pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat (advokasi),” kata Iwan Mazkrib pada Kamis (26/01/2023).

Dengan adanya dugaan penggelapan dana hiba tersebut, Mazkrib mengatakan, bahwa pihaknya akan mengawal hal tersebut.

“Tentunya kami hanya tanyakan soal proses hukum dan Kepastian Hukumnya, tidak lebih. Jangan sampai hal ini jadi pembicaraan liar di publik, jika tidak ada kepastian hukum,” tutup Mazkrib.