Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum

KEPMI Bone Desak Polsek Panakkukang Tuntaskan Kasus Kematian Mahasiswa

×

KEPMI Bone Desak Polsek Panakkukang Tuntaskan Kasus Kematian Mahasiswa

Sebarkan artikel ini
Klikkiri.co
Ilustrasi topi polisi. Sumber: Google.
Example 325x300

klikkiri.co — Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (DPP KEPMI Bone) mengapresiasi langkah jajaran Polsek Panakkukang dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya S., mahasiswa asal Kabupaten Bone di Kota Makassar.

Meski mengapresiasi perkembangan penanganan perkara, DPP KEPMI Bone menegaskan bahwa proses hukum harus terus dikawal hingga seluruh fakta terungkap dan keluarga korban memperoleh kepastian hukum serta keadilan.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Formatur Ketua Umum DPP KEPMI Bone, Muh. Khaidir Mu’tashim, menilai upaya penyelidikan dan pengamanan pihak-pihak yang diduga terlibat merupakan langkah penting dalam proses penegakan hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa pengamanan terduga pelaku bukanlah akhir dari proses pencarian keadilan.

“Kami mengapresiasi langkah jajaran Polsek Panakkukang dalam menangani kasus yang menyebabkan meninggalnya mahasiswa asal Bone. Namun, kami berharap proses hukum tidak berhenti pada pengamanan terduga pelaku. Perkara ini harus diungkap secara menyeluruh, profesional, dan transparan agar keluarga korban mendapatkan kepastian hukum dan keadilan,” tegas Muh. Khaidir Mu’tashim.

Menurutnya, penyidik perlu terus mendalami perkara, mengumpulkan dan menguji alat bukti, serta mengungkap peran setiap pihak yang diduga terlibat berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.

“Kami mendesak penyidik untuk terus mendalami kasus ini, mengungkap secara terang peran setiap pihak yang diduga terlibat, serta menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada fakta penting yang terlewat dalam proses penyidikan,” lanjutnya.

DPP KEPMI Bone juga mendorong kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara jelas dan bertanggung jawab, termasuk status hukum pihak-pihak yang telah diamankan, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah simpang siur informasi di tengah masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Di sisi lain, seluruh tahapan penyidikan harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menjamin bahwa setiap keputusan didasarkan pada alat bukti yang sah.

“Kami berharap kepolisian memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum. Keterbukaan yang bertanggung jawab sangat penting untuk mencegah simpang siur informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang menaungi pelajar dan mahasiswa Bone, DPP KEPMI Bone menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut secara konstitusional dan bertanggung jawab. Organisasi ini berharap penanganan kasus berjalan secara profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.

“Sebagai organisasi yang menaungi pelajar dan mahasiswa Bone, kami akan terus mengawal kasus ini secara konstitusional dan bertanggung jawab. Kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai tuntas, hak-hak keluarga korban diperhatikan, dan keadilan benar-benar diwujudkan,” tegas Muh. Khaidir Mu’tashim.

Lebih jauh, DPP KEPMI Bone menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap keamanan pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Bone yang menempuh pendidikan maupun beraktivitas di Kota Makassar.

Menurutnya, mahasiswa berhak menjalani kehidupan akademik dan aktivitas sehari-hari dalam lingkungan yang aman. Karena itu, upaya pencegahan kekerasan tidak boleh hanya dilakukan setelah jatuhnya korban, tetapi harus menjadi agenda bersama yang berkelanjutan.

“Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa keamanan mahasiswa di Kota Makassar harus menjadi perhatian bersama. Kami mendorong kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi kemahasiswaan memperkuat koordinasi serta langkah pencegahan agar mahasiswa dapat belajar dan beraktivitas dengan aman,” tambahnya.

DPP KEPMI Bone menegaskan bahwa apresiasi terhadap kepolisian harus berjalan beriringan dengan pengawalan terhadap penuntasan perkara. Organisasi tersebut berharap proses hukum dapat mengungkap seluruh fakta secara objektif, memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah sesuai hukum, serta memberikan keadilan bagi keluarga korban.

“Kami mengapresiasi langkah kepolisian yang telah dilakukan, tetapi pengawalan tidak boleh berhenti di sini. Kami mendesak agar perkara ini ditangani hingga tuntas, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan keadilan. Pada saat yang sama, keamanan mahasiswa Bone di Kota Makassar harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tutupnya. (*)

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300