Dirga Saputra Apresiasi Konsistensi Kejati Sulsel Usut Dana KONI Makassar

klikkiri.co — Pemerhati kebijakan, Dirga Saputra, menyampaikan apresiasi terhadap langkah dan konsistensi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap berbagai dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Makassar.

Menurut Dirga, perhatian aparat penegak hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah maupun dana hibah merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh anggaran publik dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu yang menjadi perhatian, kata Dirga, adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang berkaitan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar. Ia menilai, apabila terdapat laporan, informasi, atau temuan yang memiliki dasar hukum dan bukti awal, maka sudah semestinya dilakukan pendalaman sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

“Termasuk dugaan persoalan dalam pengelolaan dana KONI Makassar. Kalau memang ada informasi atau bukti awal yang mengarah pada dugaan penyimpangan, tentu harus didalami secara profesional. Kami mengapresiasi Kejati Sulsel jika konsisten memastikan penggunaan uang negara berjalan sesuai aturan,” ujar Dirga.

Dirga menegaskan, dukungan tersebut bukan berarti memberikan vonis terhadap pihak tertentu. Menurutnya, seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan suatu dugaan perkara tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

“Yang kami dorong adalah proses hukumnya. Jangan sampai ada kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai. Jika ditemukan unsur pelanggaran, silakan ditindak sesuai hukum. Tetapi jika tidak terbukti, tentu harus disampaikan secara objektif,” katanya.

Ia menilai, penanganan dugaan korupsi yang transparan dan berbasis bukti akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik harus siap diawasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai ketentuan,” tegas Dirga.

Lebih jauh, Dirga berharap Kejati Sulsel terus menjaga independensi dan profesionalitas dalam menangani setiap laporan maupun informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah olahraga.

“Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah uang negara digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan,” pungkasnya.