APH Didesak Sikapi Oknum Petinggi Partai di Masamba yang Diduga Kuasai Aset Pemprov Sulsel

klikkiri.co – Penguasaan Aset milik pemerintah untuk kepentingan pribadi oleh salah satu oknum petinggi partai di Luwu Utara menuai sorotan dari Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN) Sulawesi Selatan.

Aset yang dimaksud tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sulawesi Selatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba.

Padahal menurut Wakil Ketua Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN) Andi Fikri mengatakan perintah pengosongan Eks Kantor UPCDK Masamba dan rumah jabatan melalui surat edaran Sekda Pemprov Sulsel tentang penataan pengunaan rumah dinas itu sejak bulan Agustus 2023.

“Sampai sekarang diduga masih digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai rumah tinggal sekaligus kantor Partai, saya kira ini perbuatan melawan hukum yang bisa ditangani kejaksaan maupun kepolisian daerah (Polda) yang ada di Sulsel,” kata Andi Fikri ke awak media, Selasa (10/09).

Fikri menyarankan, sebaiknya koperatif tidak melawan hukum dan segera mengosongkan tanah bangunan milik Pemprov Sulsel.

Lebih lanjut menurutnya, walaupun yang bersangkutan berdalil bahwa aset pemerintah hanya tinggal 20% bangunan, tanah yang berasal dari eks pegawai Polhut yang kemudian telah di beli yang bersangkutan.

Wajib ditinjau ulang dan ditangani secara komprehensif oleh pihak yang berwajib dalam hal ini DLHK dan BKAD Sulsel, karena kebenarannya belum diketahui secara utuh.

“Agar tidak menjadi simpang siur, dan menyebabkan potensi kerugian negara, kami meminta sekretariat daerah maupun DLHK untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya.

“Sebaiknya segera dituntaskan, aparat penegak hukum segera tindaki dan melakukan penyelidikan ke pihak-pihak terkait, barangkali ada yang bermain,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak yang terkait. (*)