Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum

LASKAR Sulsel Kecam Keras OTT Saat Rakernas Partai NasDem di Makassar

×

LASKAR Sulsel Kecam Keras OTT Saat Rakernas Partai NasDem di Makassar

Sebarkan artikel ini
Rusdi Masse dan Fatmawati Rusdi bersama kader NasDem se-Sulsel menyambut kedatangan Surya Paloh di Bandara, untuk menghadiri Rakernas NasDem di Kota Makassar. Kamis, 7 Agustus 2025.
Example 325x300

klikkiri.co — Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan mengecam keras terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum yang mencuat di tengah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai NasDem di Kota Makassar.

Ketua Harian LASKAR Sulsel, Ilhamzah, menyatakan bahwa peristiwa ini mencoreng citra Kota Makassar dan menjadi tamparan keras terhadap upaya penegakan integritas dalam kehidupan berpolitik nasional.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

“Kota Makassar bukan tempat untuk membungkus korupsi dengan atribut partai politik. OTT ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik-praktik busuk masih bercokol di ruang-ruang kekuasaan. LASKAR mendorong penegakan hukum yang transparan dan tanpa kompromi,” tegas Ilhamzah dalam keterangannya kepada media, Rabu (7/8).

Menurut Ilhamzah, kehadiran partai politik dalam forum sebesar Rakernas seharusnya membawa semangat perubahan, pendidikan politik, dan agenda-agenda strategis untuk bangsa — bukan justru menjadi panggung bagi praktik ilegal dan tidak bermoral.

Lebih lanjut, LASKAR Sulsel meminta aparat penegak hukum untuk tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri keterlibatan aktor-aktor struktural di balik layar.

“Kami akan mengawal proses hukum ini, dan kami menyerukan kepada masyarakat sipil, aktivis, serta media, untuk tidak membiarkan kasus ini lenyap tanpa kejelasan. Makassar adalah rumah bagi semangat perubahan dan perlawanan terhadap korupsi,” pungkas Ilhamzah.

LASKAR Sulsel juga tengah menyiapkan laporan pemantauan independen dan membuka kanal pengaduan publik terkait dugaan-dugaan praktik penyimpangan yang muncul selama pelaksanaan Rakernas tersebut. (*)

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300