Besok! AMUK Demo-Lapor ke Kejati Sulsel, Sekda Takalar: Kasus Basi

klikkiri.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan distribusi bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dilakukan Dinas Pertanian Takalar.

Kasus distribusi alsintan yang dilakukan Dinas Pertanian Takalar saat itu, diduga bermasalah.

Demikian diungkapkan Kordinator AMUK Sulsel, Andi Maliq. Padahal, menurutnya bantuan Kementerian Pertanian tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kepada pihak manapun.

“Kami menilai Kajari Takalar tak serius menangani perkara ini, padahal sebelumnya ada beberapa pihak yang telah melaporkan, dan pihak kejari juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu oknum di Dinas Pertanian namun sampai saat ini tak ada hasil,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (07/09/23).

Menurut mahasiswa Makassar ini, kasus bantuan alsintan ini akan mereka laporkan ke Kejati Sulsel serta melakukan pengawalan atas kasus tersebut.

“Kasus ini sejak zaman pak Salahuddin mulai bergulir, saat ini telah berganti pimpinan di Kajari Takalar tetapi hingga saat ini tak ada titik terang mengenai kasus ini. Sehingga kami ingin melakukan demonstrasi dan memasukkan aduan kepada Kejati Sulsel,” ujarnya.

Selain proyek bantuan Alsintan, kata Maliq, proyek lain yang juga disoal terkait bantuan dana perintisan jalan tani ke beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Takalar tahun 2021, serta proyek perguliran sapi selama empat tahun anggaran. Khusus untuk proyek bantuan alsintan, tambah Maliq, modus kasus terkait dugaan praktik jual beli alat bantuan dari negara.

Maliq menjelaskan, untuk mengungkap kasus ini tidaklah sulit. Menurutnya, data penyaluran, mulai dari spesifikasi merek, nomor mesin serta nomor rangka, alat pertanian itu ada dalam dokumen. Penerimanya pun jelas ada dalam daftar. Termasuk kontak personal.

“Ditelusuri saja keberadaan mesin-mesin itu di tangan kelompok tani yang menerima. Apakah mesin itu masih ada atau sudah berpindah tangan. Dan ditelusuri pula di kelompok penerima, apakah penyaluran bantuan itu mereka peroleh secara gratis atau tidak ,” imbuh dia.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Takalar yang merupakan mantan Kadis Pertanian Takalar, Muhammad Hasbi itu membenarkan atas dirinya pernah dilakukan pemeriksaan saat Salahuddin S.H., M.H sebagai Kejari Takalar.

Hasbi menjelaskan dirinya telah diperiksa pihak kejari. Namun pihaknya membantah telah melakukan pungutan kepada penerima manfaat.

“Saya sudah diperiksa, mana ada bantuan mau kita jual. tugas kepala dinas memastikan distribusinya, tidak ada tugas lain. Hal itu ditentukan oleh kementerian memastikan, kami hanya memastikan dari gudang didistribusikan ke kelompoknya,” ujar dia kepada awak media saat diwawancarai beberapa hari lalu.

“Kalau misalnya bayar sama siapa, saya tidak mau terlibat yang begitu. Silahkan ditanyakan kepada kelompok nya kepada siapa membayar dan kasus itu sudah lama sudah diperiksa di kejaksaan, hal basi ini dek, isu lama dan sudah diperiksa kejari,” lanjut dia.

Dirinya pun mengaku kasus tersebut tak pernah naik tahap lidik karena tak ada bukti kuat yang melibatkan dirinya, namun pihaknya tak mendapatkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan “Saya baru-baru komunikasi sama penyidiknya ternyata tidak ada SP3, kalau tidak ada bukti ternyata laporan itu tidak berdasar,” ucap dia baru-baru ini.

Menurut Hasbi penyebaran informasi terkait dirinya yang dikaitkan dalam persoalan tersebut merupakan kasus yang basi. Menurutnya ada pihak yang tendensius kepada dirinya.

“Kasus basi dan selalu dikutip di Google, waktu itu pak Salahuddin (Kajari Soppeng red), Itu mi yang periksa saya. Tendensius ji ini, sepertinya ada di belakangnya, tapi saya tidak sebut nama. Cuman menggiring isu berkali-kali dan saya sudah dilaporkan terkait itu,” pungkasnya. (***)