Kabid Hukum dan Ham HMI Komisariat Syariah dan Hukum Cagora Nilai Polres Gowa Acuhkan Aduan Masyarakat 

klikkiri.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum, Cabang Gowa Raya menilai bahwa Polres Gowa belakangan ini acuh terhadap aduan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh ketua bidang Hukum dan Ham HMI Komisariat Syariah dan Hukum, Cabang Gowa Raya, Mursil Akhsam.

Menurutnya, kesibukan aparat kepolisian menjaga kelancaran proses Pilkada, ada sorotan lain yang muncul dari masyarakat yakni mengabaikan aduan yang masuk ke mereka.

“Seiring dengan intensitas keamanan yang harus dijaga di berbagai tempat kampanye, ataupun di tempat ramai yang melibatkan massa dari masing-masing kandidat. aparat kepolisian kadang kali terfokus pada tugas besar itu sehingga masalah-masalah masyarakat lainnya, yang seharusnya menjadi perhatian mereka, malah terabaikan,” kata Mursil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024).

“Aduan dari masyarakat terkait tindak pidana ringan, gangguan keamanan, atau masalah sosial lainnya sering kali terlambat ditanggapi karena prioritas polisi lebih banyak teralokasi untuk menjaga kestabilan pelaksanaan Pilkada,” lanjut Mursil sapaan akrabnya.

Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga. Banyak laporan yang terlambat ditangani, bahkan ada yang merasa tidak direspons sama sekali.

Warga mengeluhkan bahwa masalah pribadi mereka tidak kalah pentingnya dengan agenda besar seperti Pilkada, yang meski penting, tidak seharusnya membuat polisi lupa pada tugas utama mereka, yaitu menjaga ketertiban dan melayani masyarakat.

“Polisi memang memiliki tugas berat dalam menjaga jalannya Pilkada, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan merespons aduan masyarakat di luar itu. Oleh karena itu, penting bagi aparat kepolisian untuk menyeimbangkan kedua tugas tersebut dengan bijak, agar tidak ada masalah yang terabaikan, dan masyarakat tetap merasa aman serta mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil,” pungkasnya.

Misalnya di beberapa hari ini, kata Mursil, terjadi kasus kehilangan kendaraan serta barang berharga pada daerah Gowa, sekitar kampus UIN Alauddin Makassar atau sekitar area samata.

“Tentu saja ini dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat gowa, mengapa sampai hal seperti ini menjadi semakin marak? Apakah teledor nya pemilik barang tersebut? Atau semakin tinggi nya jumlah kemiskinan yang menjadi faktor meningkatnya pencurian? Itu semua bisa saja menjadi alasan, tetapi bagaimana respon dari pihak keamanan terhadap hal tersebut melihat belum ada pergerakan yang progresif dan masif untuk menangani kasus-kasus pencurian ini,” pungkasnya.

“Tiap hari saya melihat berita tercantum sikap Polres Gowa bersinergi untuk menjaga kedamaian dan ketertiban menjelang pilkada serentak, apakah hal tersebut bisa menjadi alasan pembenar untuk meninggalkan tugas-tugas dalam menjaga keamanan masyarakat? Saya sangat tidak setuju untuk hal tersebut, menjaga ketertiban pilkada memang penting tetapi untuk dijadikan sebagai prioritas bukanlah hal yang wajar dibiarkan,” katanya.

Pada tanggal 4 November, terjadi kasus pencurian di Sekretariat kemahasiswaan yang berlokasi di Kabupaten Gowa. Dimana sampai saat ini belum ada kabar lanjutan bagaimana tindakan dari Polres Gowa.

Harusnya, menurut Mursil, pihak kepolisian lebih tegas dan sigap dalam mengawal aduan masyarakat.

“Tugas Kepolisian adalah mengayomi dan melayani masyarakat bukan mengayomi birokrat yang berpotensi jadi penjahat. Yang hari ini mereka hanya berdalih untuk kesejahteraan rakyat namun toh nyatanya merekalah yang membuat rakyat nantinya melarat. Pihak kepolisian harus lebih tegas dan sigap dalam mengawal aduan masyarakat dibanding mengamankan kampanye calon Kepala Daerah,” tutup, Mursil. (***)